ASN di Maluku Harus Beri Image Positif Soal Penanganan Covid-19

Ambon,News Medianusantara.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Kasrul Selang mengakui saat ini masih banyak informasi negatif yang membentuk image terhadap penanganan virus Corona (Covid-19) yang dikakukan pemerintah.

Faktanya, masyarakat saat ini merasa takut saat akan di rapid test. Sebab, mereka takut menjalani masa karantina. Menurut pemikiran mereka, masa karantina mungkin saja seperti menjalani hidup di penjara.

"Sekarang orang takut mau di-rapid test. Nanti kita di karantina. Beberapa waktu lalu, ada teriakan salah satu pasien di Masohi mempengaruhi image orang. Merka beranggapan karantina mungkin sama dengan masuk penjara," kata Sekda Kasrul Selang yang juga Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penganganan Covid-19 Maluku saat membahas sinergitas penanganan Covid-19 di Makorem 151/Binaiya, Rabu (17/6/2020).

Dalam pembahasan yang juga dihadiri Humas Polda, Danrem 151/Binaiya, BINDA Maluku, Kapendam XVI, BPBD Maluku, Kominfo, Danrem 151/Binaiya dan UNICEF Maluku ini, Kasrul mengakui Gustu Covid-19 Maluku, belum memiliki rekaman video, terkait setiap aktifitas pasien saat menjalani masa karantina.

“Kita sudah memiliki beberapa saluran informasi dari Humas Polda Maluku dan lembaga terkait lainnya. Tapi belum punya video yang memperlihatkan suasana pasien karantina di LPMP, BPSDM dan balai karantina lainnya," lanjut Kasrul.

Untuk itu, kata Selang, pihaknya akan menghimbau kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui surat resmi untuk menyebarkan kinerja pemerintah selama menangani virus, termasuk anggota TNI/Polri se-Maluku. Hal ini, nanti akan ditindak lanjuti Dinas Kominfo Maluku.

"Kita juga akan menghimbau kepada ASN melalui surat resmi. Pegawai kita di Maluku sekitar 11 ribu. Kalau 1 pegawai sebar berita baik ke 10 kerabat atau rekan-rekannya, itu sudah sekitar 100 ribu. Belum lagi sebaran dari kalangan anggota TNI/Polri," tandas Kasrul.

Menurut dia, atas dasar ini, hanya ada dua opsi dalam penanganan Covid-19, yakni disipilin dan ketegasan. Meskipun kedua opsi ini nantinya datang dari masyarakat, namun di sisi lain publik sangat rentan mendapat kembali informasi yang tidak benar. Hal ini bisa saja menimbulkan masalah baru.

Seperti evaluasi dari BINDA Maluku. Ternyata, masih ada beberapa kalangan masyarakat yang masih mendapat informasi tidak benar tentang penanganan Covid-19.

"Menurut kami, Gustu Covid-19 provinsi maupun kabupaten/kota sudah bekerja maksimal. Sementara di sisi lain, masih ada sebagian masyarakat yang belum paham tentang cara pencegahan virus. Untuk pencegahan penyebaran virus, di mulai dari diri sendiri, keluarga dan seterusnya," urainya.

Ia menambahkan, dalam sebuah pertemuan, dirinya pernah mengatakan ke Walikota Ambon Richard Louhenapessy perihal penutupan beberapa wilayah. Itu terjadi beberapa hari terakhir termasuk di kawasan akses keluar masuk perbatasan Kota Ambon. Penutupan ini, seakan memberi kesan bila pemerintah menyembunyikan sesuatu.

"Kemarin saya bilang ke Walikota Ambon, kita tutup sana sini seakan-akan kita kucing-kucingan dengan masyarakat. Petugas juga kewalahan. Akhirnya masyarakat jenuh," kata Kasrul lagi.

Dia menegaskan, pihaknya harus melakukan sosialisasi hingga ke setiap rumah. Dari dalam rumah, dilakukan infentarisir. Dulu ada istilah Dasawisama, PKK yang menggerakkan, lebih kecil dari tingkat RT/RW. Kenapa tidak menerapkan hal ini?

"Di dalam rumah, jumlah keluarga yang rentan berapa orang seperti Lansia, ibu hamil dan lain-lain. Kemudian berapa jumlah usia produktif seperti pegawai dan lainnya. Nah, yang produktif ini kita edukasi tentang protokol kesehatan jelang dan usai pulang kerja," jelas Kasrul (*)