Bahas Rencana Kerja Pemerintah 2025, Bappeda Maluku Gelar Forum Konsultasi Publik

Ambon, News Medianusantara.com,- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku menggelar Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025.

Forum konsultasi publik RKPD yang di gelar berlangsung di ruang rapat lantai 2 kantor Gubernur Maluku, Kamis, (14/03/2024).

Forum konsultasi publik RKPD dengan mengusung tema, " Penguatan Fondasi Transformasi Melalui Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif ".

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Ismail Usemahu, mewakili Gubernur Maluku membuka secara resmi rapat Forum Konsultasi Publik RKPD Maluku tahun 2025.

Usemahu, saat membacakan sambutan Gubernur Maluku, mengatakan, forum konsultasi publik yang dilaksanakan ini merupakan tahapan penting perencanaan dalam penyusunan APBD, sesuai amanat Permendagri No. 86 tahun 2017, tentang tata cara pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

"Karena itu forum ini sangat penting untuk menerima saran dan masukan dari semua pemangku kepentingan yang hadir baik secara tatap muka maupun secara virtual.

Usemahu menambahkan, forum ini dapat menghimpun aspirasi pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan untuk tahun 2025.

Untuk itu dalam forum ini Gubernur Maluku menyampaikan beberapa hal penting antara lain :

Pertama, perencanaan tahun ini secara bersamaan rencana pembangunan daerah Maluku tahun 2025-2026 RKPD 2026 selanjutnya mengacu pada TPD dimaksud.

Kedua, capaian pembangunan daerah sampai dengan tahun 2023 menunjukan peningkatan yang signifikan antara lain pertumbuhan ekonomi tingkat kemiskinan indeks pembangunan manusia dan rasio. karena itu untuk terus mempertahankan bahkan diri meningkatkan pada tahun 2025-2026.

Ketiga, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang terbatas saya nengajak para pimpinan OPD berfikir kreatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bersinergi dengan program pemerintah pusat melalui instansi vertikal yang ada di Maluku serta membangun kemitraan dengan BUMD dan swasta untuk mengoptimalkan dana CSR untuk mendukung percepatan pembangunan daerah.

Keempat, mengoptimalkan dukungan pemerintah pusat melalui APBN yakni dana dekonsentrasi, tugas pembantuan serta dana alokasi khusus dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah.

Kelima, peningkatan kemampuan keuangan daerah terutama penerimaan asli daerah melalui program inovasi sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi.

Keenam, program tahun 2025 harus bisa menjadi instrumen utama untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi memperkuat daya saing, karena tahun 2025 ini merupakan tahun awal rencana pembangunan daerah jangka panjang daerah maluku tahun 2025-2045," tutup Usemahu .(MN-02)