Indonesia
English
Hasil pencarian dengan katakunci ''
Walikota Tinjau Pembangunan Mal Pelayanan Publik
Ambon, News Medianusantara. com,- Walikota Ambon, Bodewin M. Wattimena meninjau pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang berlokasi di lantai 4 Ambon Plaza, Kamis (15/5/2025).Mal pelayanan publik ini merupakan salah satu program prioritas dalam 17 agenda kerja pemerintah kota Ambon untuk meningkatkan kualitas pelayan publik.Dalam kunjungannya Wattimena didampingi Penjabat Sekretaris Kota Ambon dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.Wattimena mengatakan, kehadiran MPP bukan semata proyek infrastruktur, tetapi merupakan komitmen pemerintah...
Selengkapnya
Gubernur Maluku, Ikut Rakor SPHP Wilayah Indonesia Timur
Jakarta Selatan, News Medianusantara.com - Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengikuti Rapat Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Wilayah Indonesia Timur, yang dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional, pada Jumat (16/5/2025), berpusat di Ruang Rapat Nusantara, Kantor Badan Pangan Nasional, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.Dalam paparannya, Gubernur Maluku mengakui bahwa disparitas harga bahan pokok antara Ibukota Daerah dengan wilayah perifer di Maluku cukup tinggi."Sebagai contoh, harga beras medium di Ambon...
Selengkapnya
Bahas Efisiensi Anggaran, PDIP Maluku Gelar Dialog Publik
Ambon, News Medianusantara. com,- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Maluku menggelar dialog publik.Dialog publik yang digelar dengan tema: “Kebijakan Efisiensi Anggaran, Bagaimana Nasib Maluku?”, berlangsung di Hotel Pasific, Sabtu, (17/5/2025).Kegiatan yang di gelar ini, merupakan respons kritis terhadap kebijakan pemerintah pusat yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dan daerah.Ketua DPD PDIP Maluku, Benhur George Watubun, dalam sambutannya menyampaikan, partai politik tidak...
Selengkapnya
Terkait Efisiensi Anggaran di Maluku, Mercy Barends : Serukan Kerja Sama Lintas Sektor
Ambon, News Medianusantara.com, – Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat dinilai membawa dampak serius bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Maluku.Anggota DPR RI dapil Maluku, Mercy Chriesty Barends, sangat prihatin dengan kebijakan pemerintah pusat terhadap pemangkasan anggaran sebesar Rp1,3 triliun untuk Provinsi Maluku.Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat berdampak serius terhadap pembangunan dan pelayanan publik di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) seperti Maluku.Pemotongan anggaran berdampak langsung pada turunnya...
Selengkapnya
Pemkot Kembali Gelar GPM, ini Jadwalnya!
Ambon, News Medianusantara.com - Dalam rangka menjaga substansi pasokan dan harga pangan, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM).Kegiatan tersebut, menurut Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon, selaku Juru Bicara (Jubir) Kota Ambon, Ronald Lekransy, dijadwalkan akan berlangsung selama 5 (lima) hari, yang dimulai pada hari selasa, besok."Jadi mulai besok, tanggal 20 mei, Pemkot melalui Dinas pertanian dan...
Selengkapnya
Kadis Indag Kota Ambon, Jossie Loppies :Minta Tingkatakan Pendapatan Dari Sektor Retribusi
Ambon News Medianusantara.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) tengah mengintensifkan upaya peningkatan pendapatan dari sektor retribusi, khususnya yang berasal dari aktivitas perdagangan di pasar-pasar rakyat. Hal ini disampaikan Kepala Disperindag Kota Ambon, Jossie Loppies, usai menghadiri rapat bersama Panitia Kerja (Panja) Pajak dan Retribusi Daerah.Senin (19/5/2025)“Kita diminta untuk bekerja lebih keras dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi, khususnya dari sektor pasar. Kami akan lanjutkan rapat dengan mengumpulkan...
Selengkapnya
Ketua Komisi lll DPRD Kota Ambon,Minta Masyarakat Jangan Beri Tarif ke Jukir Ilegal
Ambon, News Medianusantara.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon meminta, masyarakat harus sadar dan punya keberanian untuk tidak memberikan uang parkir kepada jukir ilegal alias tidak resni." Jadi, jangan masyarakat berikan uang kepada Jukir yanf tidak Resmi " Tega, Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Hary Putra Far-Far di Gedung DPRD Kota Ambon, Senin (19/05/2025). Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Dinas Perhubungan (Dishub) telah mengeluarkan kebijakan soal titik-titik...
Selengkapnya
Sekkot Himbau Pedagang Buah di Ruas Jalan Jenderal Sudirman Agar Hentikan Aktivitas Jual Beli
Ambon, News Medianusantara.com - Pemerintah Kota Ambon menghimbau para pedagang buah di rias jalan Jenderal Sudirman terutama di depan perumahan dinas Kementerian Agama, untuk tidak melakukan aktivitas jual beli dilokasi tersebut. Penegasan tersebut, disampaikan oleh Plt. Sekretaris Kota Ambon, Robby Sapulette kepada wartawan saat di wawancarai di Ambon. Senin (19/5/2025)“Saya ingatkan jangan ada lagi jualan buah-bauhan di sepanjang jalan jenderal sudirman, khususnya di depan rumah dinas kementerian agama,”tegas Sapulette. Selain itu, kata...
Selengkapnya
Toisutta Himbau Warga Waspada Cuaca Ekstrem
Ambon News Medianusantara.com - Hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Kota Ambon pada Jumat (16/5/2025) sejak pukul 06.00 WIT, mengakibatkan sejumlah ruas jalan tergenang dan menghambat arus lalu lintas.Hal ini di sampaiakan Wakil Wali Kota Ambon Ely Toisuta pada Jumat (16/5/2025). Dan menghimbau warga Kota Ambon untuk waspada dan berhati-hati, mengantisipasi cuaca buruk yang terjadi.Bagi warga yang bermukim di daerah rawan bencana seperti lereng bukit maupun bantaran sungai diminta tetap waspada...
Selengkapnya
Wali Kota Kecewa Terhadap Pembatalan Pengangkatan Raja Negeri Soya
Ambon, News Medianusantara.com - Kota Ambon, Bodewin Wattimena, angkat bicara menanggapi pembatalan pengangkatan Raja Negeri Soya, oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ia menegaskan bahwa seluruh proses pengangkatan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 789 yang mengatur tata cara pengangkatan raja di Kota Ambon.“Kami menjalankan semua proses sesuai Perda 789, mulai dari kedudukan masyarakat hukum adat hingga mekanisme pengangkatan raja. Tidak ada satu pun tahapan yang kami lewatkan,”...
Selengkapnya