Gubernur Buka Resmi Rapat Gabungan Forkopimda se-Maluku

Ambon, News Medianusantara.com - Gubernur Maluku Murad Ismail, didampingi Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury, Kajati Maluku Rorogo Zega, Wakapolda Maluku Jan Leonard de Fretes, Kasdam XVI/Pattimura Gabriel Lema dan Danlantamal IX Eko Jokowiyono, membuka resmi Rapat Gabungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)

Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Maluku Tahun 2020, Selasa (3/11/2020), melalui pemukulan Tifa.

Rapat yang berlangsung di lantai 7 Kantor Gubernur Maluku ini, membahas persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada 9 Desember 2020 di empat kabupaten, yakni Kabupaten Kepulauan Aru, Buru Selatan, Maluku Barat Daya dan Seram bagian Timur.

Gubernur pada kesempatan itu mengapresiasi kesediaan para peserta menghadiri Rapat Forkompinda. Dia menginginkan, melalui forum ini dapat terjalin sinkronisasi dan koordinasi bukan hanya untuk saling memahami, tetapi yang penting adalah semuanya dapat diimplementasi demi kesejahteraan masyarakat.

"Oleh sebab itu, kita lebih giat lagi meningkatkan kinerja kita, serta terus lakukan pemantauan di masyarakat," katanya.

Sehubungan dengan itu, lanjut Gubernur, Pemda Maluku memandang perlu melaksanakan rapat ini dalam rangka menyamakan persepsi dan sikap segenap jajaran terkait, guna memaksimalkan semua potensi secara optimal, cermat dan efisien untuk menyukseskan semua agenda nasional maupun daerah.

"Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban bagi daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah, maka saudara Bupati dan para Pelaksana Tugas Bupati, wajib memberikan bantuan dan fasilitas yang terukur terhadap suksesnya penyelenggaraan pilkada sebagaimana termaktub dalam peraturan perundang-undangan," lanjutnya.

Gubernur juga berharap, TNI/Polri membantu mewujudkan sinergitas terhadap berbagai kerawanan di seluruh wilayah Maluku, terutama di empat kabupaten penyelenggara pemilihan kepala dan wakil daerah.

"Saya ingatkan bahwa masalah menonjol yang perlu segera diantisipasi dan mendapat perhatian kita bersama, adalah salah satunya faktor politik dan hukum yang bisa saja timbul. Misalnya mengenai data daftar pemilih tetap, laporan masyarakat dan dorongan pihak yang tidak puas dengan hasil proses pilkada," harapnya.

Ditempat yang sama, Ketua KPU Maluku Syamsul Rifan Kubangun mengatakan koordinasi, komunikasi dan kolaborasi antara Pemda dan TNI-Polri terus berlangsung di KPU kabupaten/Kota. KPU tidak menjadi sumber masalah. Pihaknya terus melakukan supervisi monitoring dan pendampingan, berkat anggaran penunjang yang ditopang APBD oleh Pemprov Maluku yang sudah diberikan ke KPU.

"Sehingga dalam situasi saat ini, teman-teman penyelenggara dalam satu komando tertib. Dalam artian segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku, baik PKPU, pedoman teknis dan seluruh surat edaran, ditaati dan dipatuhi. Salah satunya kami melakukan pengembalian internal," katanya.

Sementara itu Ketua Bawaslu Maluku Abdullah Ely, mengaku telah berkoordinasi dengan Gakumdu, khususnya Gakumdu Provinsi yang akan mengantisipasi dugaan pelanggaran yang akan terjadi di daerah perbatasan seperti Kabupaten Buru dan Buru Selatan, SBT dan Malteng dan kawasan perbatasan lainnya.

"Hal ini, kemungkinan besar akan terjadi. Arahan-arahan baik itu bantuan dalam artian netralitas ASN juga pergerakan masif untuk mendukung salah satu pasangan calon dengan cara memasukan pemilih siluman," katanya.

Untuk netralitas penyelenggara pemilu, lanjut Ely, pihaknya telah berupaya maksimal bila netralitas telah menjadi harga penting bagi Bawaslu.

"Ada beberapa yang melakukan dugaan pelanggaran sudah diajukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sudah ada di hukum, diberhentikan dan diberi peringatan keras. Secara keseluruhan, kami telah siap melakukan proses pengawasan," ujarnya.

Wakapolda Maluku Jan Leonard de Fretes, yang hadir mewakili Kapolda Maluku Baharuddin Djafar, mengaku telah mengingatkan beberapa kali perihal netralitas kepada anggota polisi di empat Kabupaten pelaksana pemilu. Informasi yang didapat perihal pemilu akan ditindaklanjuti pihaknya untuk mengingatkan anggotanya.

"Supaya netral dalam proses pilkada ini," kata Wakapolda.

Kasdam XVI/Pattimura Gabriel Lema juga mengatakan, netralitas menjadi kunci utama. Pelaksanaan tugas pihaknya bersama Polri, ASN dan pihak terkait lainnya mengenai arahan Gubernur, betul-betul menjadi kekuatan bagi TNI dalam melaksanakan tugas.

"Intinya netral," kata Kasdam.

Sebagaimana diketahui, Rapat Gabungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)

Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Maluku Tahun 2020 ini berlangsung selama satu hari. Sementara peserta rapat yang hadir adalah anggota Forkopimda Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Maluku.

Untuk jumlah peserta rapat dari masing-masing Kabupaten/Kota : Kota Ambon sebanyak 5 peserta, Kabupaten SBT 4 peserta, SBB 4 peserta, Buru 3 peserta, Buru Selatan 3 peserta, Malteng 3 peserta, Malra 4 peserta, Kota Tual 3 peserta, Kepulauan Aru 3 peserta, Kepulauan Tanimbar 4 peserta dan MBD 3 peserta.

Hasil yang diharapkan atas terselenggaranya Rapat Gabungan ini adalah adanya kesamaan konsep dalam menjamin terwujudnya Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan dalam suasana aman dan damai.

Pejabat daerah yang hadir dalam rapat ini selain para peserta rapat diantaranya adalah Sekretaris Daerah Maluku Kasrul Selang, Kabinda Maluku Jimmy Aritonga, Ketua KPU Maluku Syamsul Rifan Kubangun, Ketua Bawaslu Maluku Abdullah Ely, Bupati Kabupaten Buru Ramli Umasugi, Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Muhammad Thaher Hanubun, Pjs Bupati Kabupaten MBD Melky Lohi, Pjs Bupati Kabupaten SBT Syamsul Hadi dan Pjs Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Rosida Soamole. (*).