Masyarakat Maluku Dihimbau Terapkan Perilaku Hidup Sehat

AMBON, Medianusantara.com- Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku, Kasrul Selang menghimbau kepada seluruh masyarakat di Provinsi Maluku agar dapat menerapkan prilaku hidup sehat yang dimulai dari diri sendiri. Himbauan ini disampaikan sesuai arahan Presiden RI Jokowi terkait dua isu kesehatan utama yang harus diselesaikan terkait membangun sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, yakni isu stunting dan jaminan kesehatan nasional.

“Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Presiden dalam pelantikan Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 bahwa perhatian pemerintah dalam kurun waktu lima tahun mendatang akan diprioritaskan pada pembangunan sumber daya manusia,” kata Pejabat Sekda Maluku saat memimpin upacara Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 55 Tahun 2019 yang dipusatkan di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Maluiu, Selasa (12/11/2019).

Sekda yang saat itu membacakan sambutan Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto menjelaskan, tema HKN ke 55 kali ini adalah generasi sehat, Indonesia Unggul. Selain itu, ada dua isu kesehatan lainnya yang harus juga diatasi. Masing-masing terkait tingginya harga obat-obatan dan alat kesehatan serta masih rendahnya penggunaan alat kesehatan bantuan dalam negeri. "Hal ini akan menjadi fokus dan perhatian kita bersama untuk segera dapat diupayakan solusinya," tandas Sekda.

Dikatakan, berbagai keberhasilan pembangunan kesehatan untuk pembangunan SDM telah diraih dari kinerja kabinet lalu yang ditandai dengan adanya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia setiap tahun. Dimana salah satu parameter yang diukur adalah usia harapan hidup.

Sekda menjelaskan, isu-isu strategis telah dilaksanakan dan menghasilkan perbaikan antara lain dengan menurunnya angka kematian ibu dan anak, menurunnya angka stunting, meningkatnya cakupan imunisasi serta berhasilnya pengendalian penyakit menular dengan menurunnya angka TB.

"Terimakasih dalam kurun waktu 5 tahun angka stunting telah berhasil diturunkan hampir 10 persen, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah dilaksanakan sepenuhnya, walaupun besar tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan JKN ini, peningkatan pemanfaatan JKN menjadi bukti bahwa JKN sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia" urai Sekda mengutip amanat Menkes .

Untuk itu, ajak Sekda agar dicarikan solusi agar dapat mengatasi masalah yang dihadapi saat ini dengan memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan akses kesehatan yang kebih adil dan merata. Pada 5 tahun masa tugas Kabinet Indonesia Kerja 2014- 2019, pembangunan kesehatan telah memperjuangkan 3 pilar. Yang meliputi, paradigma sehat, penguatan akses pelayanan kesehatan dan penyediaan biaya JKN yang menyusun kegiatan promotif dan preventatif melalui beberapa program unggulan bidang kesehatan seperti Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), ISPK atau Program Ilndonesia Sehat dengan pendekatan keluarga dan Nusantara Sehat (NS).

"Kita patut bangga bahwa pembangunan kesehatan dalam 5 tahun terakhir ini yang dirasakan manfaatnya. Namun kita juga tidak dapat menutup mata terhadap berbagai permasalahan yang masih ada dalam proses pembangunan kesehatan di tanah air kita,” ungkapnya.

Olehnya itu, betapapun pemerintah sudah senantiasa responsif dalam memecahkan masalah masalah tersebut, saya harap dengan tuntutan masyarakat kita juga masih dihadapkan pada kesulitan menyediakan obat dan alat kesehatan produk lokal yang murah dan berkualitas.

"Dalam pelaksanaan tata kelolannya, saya minta pembangunan kesehatan di daerah serta pemanfaatan anggaran harus dilaksanakan dan dikelola secara baik dan benar, tertanggungjawab, akuntabel, transparan serta dengan sistem monitoring dan evaluasi yang peka" bebernya.

Dalam perspektif saat ini, kata Menkes, pembangunan kesehatan menekankan 2 penguatan yaitu optimalisasi inovasi layanan kesehatan dan harmonisasi kepentingan pemangku kebijakan.

"Optimalisasi inovasi layanan kesehatan dimaksudkan untuk mengefisiensikan tindakan tindakan yang mahal dengan mengoptimalkan inovasi pelayanan kesehatan dan pengadaan obat dan alat kesehatan produk lokal dalam negeri tanpa mengurangi kualitas dan mutu,"katanya.

Sementara harmonisasi kepentingan pemangku kebijakan terkait konektivitas antar kementerian dan lembaga, lintas sektor maupun unit unit kerja di lintas program terkait lebih ditingkatkan, agar tidak terjadi tumpang tindih, sehingga fokus pada pemecahan masalah kesehatan.

"Tentu semua itu membutuhkan dedikasi dan profesionalisme kinerja segenap pemangku kepentingan dalam sektor kesehatan di tingkat pusat dan daerah," lagi tegas Menkes seperti dikutip Sekda.

“Melalui momentuh HKN marilah kita konsentrasikan segenap potensi keuletan dan kebersamaan kita untuk menitikberatkan pembangunan generasi sehat yang dilandasi tekad untuk memajukan bangsa,” sambungnya.

Menkes juga menhimbau, agar semua elemen dapat bekerjasama dengan baik dalam melakukan upaya upaya inovasi untuk percepatan pembangunan kesehatan tanpa menyalahi aturan

yang berlaku sesuai amanat Presiden. Hal ini khususnya, katanya dalam mèngentaskan stunting dan memperbaiki layanan kesehatan serta membenahi tata kelola BPJS kesehatan serta penyediaan obat dan alat kesehatan lokal yang murah dan berkualitas.

"Apa yang sudah dirintis sebelumnya kita lanjutkan dan tingkatkan. Saya optimis kita dapat wujudkan SDM unggul Indonesia Maju, seperti yang di harapkan Presiden dan kita semua," tandas Menkes. (H/MN)