Pemprov Maluku Pastikan Stok Ketersediaan Pangan di Maluku Mencukupi

Ambon, News Medianusantara.com,- Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2026, pemerintah provinsi Maluku memastikan stok ketersedian pangan khususnya beras mencukupi hingga dua bulan kedepan.

Dari 15 komoditi strategis yang dipantau pemerintah, 11 diantaranya masih di jual diatas harga acuan pemerintah dan harga eceran tertinggi.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Dr. sc. agr. drh. Faradilla Attamimi, MTPSc., mengatakan berbagai langkah disiapkan pihaknya dalam mengantisipasi terjadinya penurunan daya beli masyarakat dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga.

Attamimi menegaskan, Ramadhan dan Idul Fitri menjadi periode dengan dampak konsumsi paling besar terhadap inflasi dan ketersediaan bahan pokok.

Karena itu, kami bersama tim dan instansi terkait telah menganalisis komoditas apa saja yang berpotensi mengalami kenaikan harga,” ujarnya saat memberikan keterangan pers di Kantor Gubernur Maluku, Jumat, (13/2026).

Ditambahkan, hingga Februari ini komoditas yang perlu diantisipasi fluktuasinya antara lain cabai rawit, cabai merah, tomat, ikan, telur, bawang putih, susu kental manis (SKM), serta ikan asap.

“Komoditas ini harus kita jaga agar stok tetap tersedia, bahkan Jumlah melebihi kebutuhan dan harga tidak melonjak.

Dari sisi kebutuhan, konsumsi beras masyarakat Maluku, Attamimi merincikan produksi beras pada Februari - Maret 2026 sebanyak 9.344.5 ton. Kebutuhan per KK kurang lebih 12.693, 7 ton. Stok cadangan Bulog dan pemerintah daerah, 67.000 ton. Sementara kebutuhan minyak goreng sekitar 1.649 ton.

Perhitungan kebutuhan tersebut tidak hanya mencakup konsumsi rumah tangga, tetapi juga kebutuhan industri, kegiatan pemerintahan, dan sektor lainnya.

"Selain itu, untuk memperkuat pengawasan, lanjut Attamimi, Badan Pangan Nasional telah membentuk satuan tugas pengendalian harga, keamanan, dan distribusi pangan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional.

Satgas tersebut bertugas melakukan pemantauan harian, pengawasan berjenjang dari kabupaten ke provinsi hingga pusat, serta melakukan penyelidikan ekonomi jika ditemukan lonjakan harga tidak wajar atau pelanggaran distribusi.

Kegiatan ini diharapkan mampu menekan lonjakan harga sekaligus memastikan masyarakat tetap dapat mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.

“Kami ingin memastikan stok tersedia, harga terkendali, dan mutu pangan tetap terjaga, pungkasnya. (MN-02)