Afifudin : Mobil Dinas Tidak Pakai. Jual, Daripada Jadi Beban APBD

Ambon , News Medianusantara.com - Anggota Komisi III DPRD Maluku, Rovik Afiffudin, mendorong Pemerintah Provinsi Maluku untuk menata ulang aset kendaraan dinas, termasuk membuka opsi penjualan unit yang sudah tidak lagi digunakan secara efektif. Usulan tersebut disampaikan Rovik seusai rapat kerja komisi bersama mitra, Selasa (18/11/2025).

Menurut Rovik, banyak kendaraan dinas baik mobil maupun motor saat ini hanya menumpuk tanpa pemanfaatan yang jelas. Kondisi itu justru membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kalau dijual, itu bisa masuk ke APBD. Nilainya bisa mencapai Rp4 sampai Rp5 miliar. Dana sebesar itu bisa dialihkan untuk pembangunan jalan atau program lain yang lebih mendesak,” ujarnya.

Rovik menegaskan bahwa biaya pemeliharaan kendaraan dinas tidaklah kecil. Satu unit mobil, kata dia, bisa menghabiskan Rp1 hingga Rp2 juta per tahun.

“Kalau ada ratusan unit, totalnya bisa mencapai Rp200 sampai Rp300 juta. Belum termasuk biaya bahan bakar yang tetap ditanggung daerah,” jelasnya.

Karena itu, ia menilai penataan aset harus dilakukan melalui verifikasi menyeluruh untuk memastikan kendaraan mana yang masih layak dipakai dan mana yang sebaiknya dilepas.

“Kalau ada dinas yang ingin menarik, memakai, atau membeli, tinggal diatur. Tetapi bila tidak ada kebutuhan, sebaiknya dijual saja,” tambahnya.

Rovik juga menyinggung sejumlah kendaraan dinas yang sudah bertahun-tahun berada dalam penguasaan pejabat tertentu. Menurutnya, untuk kasus seperti itu, tidak perlu ada penarikan paksa.

“Ada yang sudah puluhan tahun memegang mobil. Jual saja, jadikan bentuk penghargaan. Mengapa harus ditarik-tarik dan membuat orang malu?” katanya.

Ia menegaskan, kendaraan dinas yang hanya diparkir di halaman kantor gubernur tanpa digunakan justru menjadi beban dan tidak memberikan manfaat bagi daerah.

“Barang-barang seperti ini seharusnya tidak menjadi persoalan. Penataannya cukup dilakukan dengan pertimbangan yang wajar,” tutupnya.