Anggota DPR RI Widya Pratiwi Harap Polri Jaga Marwah Institusi Jelang Pilkada Serentak 2024

Jakarta, News Medianusanatara.com,- Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024 tinggal menghitung hari. 16 hari jelang memasuki tahapan pemungutan suara, dinamika politik di daerah dinilai menjadi perhatian serius khususnya mengenai integritas lembaga penegak hukum kepolisian.

Hal itu disampaikan Anggota DPR RI Widya Pratiwi saat Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri dan jajaran Kapolda se-Indonesia.

"Sebagai sebuah institusi penegakan hukum yang diberikan kewenangan mengawasi hingga menindak berbagai tindak pidana di ruang nyata maupun di ruang digital, bagaimana Polri mampu menjamin dan memastikan berbagai tindakan pemanggilan, pemeriksaan hingga penetapan tersangka yang terjadi di tingkat daerah khususnya Maluku dalam masa tahapan pilkada adalah tindakan yang murni merupakan law enforcement dan bebas dari kepentingan politik praktis," kata Widya di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024).

Menurut legislator Dapil Maluku itu, dalam praktiknya sering ditemui hukum terkadang disalahgunakan menjadi alat untuk memberikan pressure politik, menekan salah satu paslon dan memfasilitasi paslon lain.

"Penyalahgunaan kewenangan semacam ini tentunya menjadi ekses buruk hingga menimbulkan konflik of interest dan

berdampak pada kepercayaan masyrakat kepada institusi Polri," jelasnya.

Politisi PAN itu berharap Polri sebagai institusi negara mampu membuat borderline kepada seluruh jajarannya di tingkat daerah. Hal itu  agar tetap berpegang pada netralitas dan profesionalitas sehingga dapat menciptakan ruang demokrasi yang fair.

"Ini harus dipertegas di dalam forum ini, sehingga menjadi warning untuk oknum Polri di tingkat daerah agar tidak menggunakan institusi sebagai sarana untuk memfasilitasi kepentingan politik pribadi dan mengorbankan marwah institusi," ungkapnya.

Meski begitu, Widya meyakini netralitas dan profesionalitas institusi Polri adalah kemewahan yang tak mungkin dapat ditukar dengan tawaran politik ataupun kepentingan subjektif.

"Saya seorang mantan Bhayangkari yang sudah bertahun-tahun berada di lingkungan Polri dalam mendampingi suami saya. Untuk itulah, maka sudah menjadi tanggung jawab moril bagi saya untuk menjaga marwah institusi Polri," imbuhnya.(*)