Antrean Membludak : Masyarakat Keluhkan Pelayanan BRI Tiakur

Tiakur, News Medianusantara.com - Masyarakat kota tiakur kabupaten maluku barat daya kini dikeluhkan dengan pelayanan bank rakyat indonesia (BRI) dan bank pembangunan daerah maluku (BPDM) yang ada di kota itu pasalnya selama pandemi covid -19 pelayanan pada kedua bank plat merah (milik pemerintah) ini dinilai tidak menyediakan fasilitas yang memadai ketia seluruh pengurusan transaksi dilakukan dengan cara antrean diluar gedung karena masyarakat tidak diperbolehkan masuk dalam ruangan dengan alasan covid-19.

Indri salah satu masyarakat dan nasabah BRI mengaku sangt kecewa dengan  pelayanan tersebut. Dia menuturkan, sejak masa pandemi, seluruh nasabah yang hendak melakukan transaksi di BRI tidak diperbolehkan masuk dalam ruangan sehingga harus mengantre di luar namun setelah mengantre selama 3-4 jam pihak BRI tidak meyediakan fasilitas berupa kursi atau tenda diluar gedung. "hanya ada empat buah kursi di luar sedangkan antrean mencapai puluhan hingga ratusan orang. Apalagi kita yang sudah lansia tidak bisa berdiri mengantre terlalu lama dibawah terik matahari" ungkapnya. Untuk itu selaku nasabah, dirinya meminta otoritas dan manajemen BRI agar dapat melakukan semacam rekayasa alur pelayanan kepada para nasabah dimasa pandemi saat ini tentunya dengan mempedomani protokol kesehatan sehingga walaupun mengantre tapi harus ada tempat duduk dan tendanya.

keluhan yang sama juga datang dari Jeri nasabah BRI lainnya. Menurutnya, layanan anjungan tunai mandiri (ATM) yang disediakan oleh pihak bank sangat tidak representatif. Pasalnya dua unit ATM yang disediakan hanya satu yang berfungsi itupun tidak ada struk atau bukti transaksi baik pengiriman maupun penarikan tunai padahal struk itu merupakan bukti sah untuk setiap transaksi. Yang anehnya, pada ATM BRI tidak ada struk transaksinya tapi pada BRI LINK yang ada di pasar tiakur itu ada struknya setiap bertransaksi padahal BRI LINK itu bentukan BRI. Jeri menduga ada upayah bisnis yang terselubung antara pihak bank BRI dan jaringannya.

"katong (kita) sudah antre berjam-jam ditengah panas matahari karena tidak disediakan kursi kemudian sewaktu melakukan transaksi, tidak ada bukti struknya akhirnya kita harus pindah ke BRI LINK untuk melakukan transfer sementara biaya ongkos transfer di BRI link dinaikan sesuka hati karena tidak ada standar maksimum yang ditetapkan oleh BRI. Jeri berharap BRI segera memperbaiki pelayannya sehingga tidak merugikan masyarakat.

Sementara itu Yesri Lolopaly anggota DPRD kabupaten MBD yang dimintai komentarnya terkait persoalan ini mengatakan, seharusnya Pemerintah daerah bisa memperhatikan persoalan ini sebab ada kontribusi pemerintah disana ungkap dia. Sejatinya lanjut dia bahwa pemerintah daerah harus mengkoordinasikan hal ini dengan pimpinan cabang BRI agar kualitas pelayanan terhadap masyarakat harus ditingkatkan sebab sumber keuangan di setiap bank itu bersumber dari simpanan dan tabungan rakyat dan juga ada program kredit usaha rakyat yang dikelolah oleh pihak bank jadi semestinya pihak bank harus melayani masyarakat dengan setulus hati sesuai dengan motto dari BRI itu sendiri ungkapnya. 

Lebih lanjut dikatakan, selain BRI, bank BPDM juga mengalami hal serupa dimana layanan ATM di bank maluku dan di kantor bupati hingga saat ini tidak bisa diakses sehingga sangat menyulitkan masyarakat dalam bertransaksi. Ditegaskan, kedepan harusnya kedua bank ini (BRI dan BPDM) dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masayakat selaku nasabah apalagi kedua bank ini merupakan bank plat merah milik pemerintah tegas ketua fraksi demokrat ini diakhir komentarnya.(Jeger)