BI Maluku Kolaborasi Bersama Pemangku Kepentingan, Untuk Jaga Inflasi Menjelang Nataru

Ambon, News Medianusantara.com - Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku, Muhammad Latif, menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas harga menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Penegasan ini disampaikan dalam rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Senin (24/11/2025).

Latif menyebutkan sejumlah faktor yang berpotensi menimbulkan tekanan inflasi pada akhir tahun, mulai dari pasokan komoditas yang tidak stabil, kenaikan harga barang tertentu, hingga tarif angkutan udara yang masih berada di level tinggi.

“Tekanan inflasi juga berpotensi muncul dari harga komoditas yang tidak bisa dikendalikan di daerah, seperti meningkatnya harga perhiasan emas. Ini sifatnya global,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa tingginya tarif angkutan udara turut mempengaruhi biaya distribusi barang di wilayah kepulauan seperti Maluku. Meski demikian, BI Maluku tetap optimistis inflasi pada Desember dapat terkendali.

“Beberapa indikator memberikan keyakinan bahwa inflasi tidak akan berada pada zona yang mengkhawatirkan,” kata Latif.

Untuk menjaga stabilitas harga, Latif menekankan perlunya langkah bersama antarinstansi, termasuk memperluas pasar murah, melaksanakan operasi pasar, serta memperkuat pasar tani di tingkat kabupaten/kota.

Ia juga menyoroti pentingnya kelancaran distribusi barang melalui sidak pasar, inspeksi rutin, serta koordinasi dengan Satgas Pangan untuk mengantisipasi kenaikan harga yang tidak wajar.

Di sisi lain, komunikasi publik disebutnya menjadi faktor penting dalam pengendalian inflasi. Ia mengimbau masyarakat untuk tetap bijak berbelanja dan tidak melakukan pembelian berlebihan.

Dalam rapat tersebut, BI Maluku turut memaparkan perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Pada semester I 2025, terdapat delapan pemerintah daerah berstatus digital dan empat berstatus maju, meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Saat ini masih terdapat sejumlah daerah yang berada pada kategori “maju”, seperti Kota Tual, Maluku Tenggara, dan Buru Selatan. Latif menyebut ada dua daerah yang berpotensi naik status menjadi pemda digital dalam waktu dekat.

Ia memastikan BI akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah untuk memperkuat digitalisasi layanan publik dan meningkatkan efisiensi transaksi di Maluku.