DPRD Maluku Soroti Proyek Strategis Nasional Tidak Transparans Untuk i PAD Maluku

Ambon, News Medianusantara.com - DPRD Provinsi Maluku menyoroti pelaksanaan proyek strategis nasional di daerah, khususnya pembangunan infrastruktur jalan yang dinilai belum transparan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk Provinsi Maluku.

Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, menyampaikan bahwa pembangunan jalan oleh pemerintah pusat melalui skema jalan nasional perlu diimbangi dengan strategi pemerintah daerah dalam menciptakan sumber-sumber pendapatan baru.

Hal tersebut disampaikannya dalam rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku Tahun Anggaran 2025 senin kemarin. 

“Ketergantungan pada proyek pusat tanpa diiringi optimalisasi potensi lokal belum mampu mendorong kemandirian fiskal daerah,” ujarnya.

Selain itu, DPRD juga menyoroti pengelolaan Pasar Mardika yang telah menelan anggaran sekitar Rp18 miliar. Dewan menilai masih terdapat berbagai persoalan di lapangan, termasuk keamanan barang dagangan masyarakat yang kerap dilaporkan hilang.

Kondisi tersebut dinilai mencerminkan lemahnya pengawasan dan manajemen pengelolaan oleh pemerintah daerah.

DPRD menegaskan bahwa pemerintah harus menjadi pihak pertama yang bertanggung jawab dalam memastikan fasilitas publik berjalan optimal serta memberikan rasa aman bagi masyarakat, khususnya para pedagang.

Menanggapi laporan yang disampaikan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath dalam rapat paripurna tersebut, DPRD tetap memberikan apresiasi atas sejumlah capaian yang telah dipaparkan.

Namun demikian, dewan mengingatkan bahwa forum paripurna merupakan forum resmi, sehingga seluruh catatan dan laporan harus dapat dipertanggungjawabkan serta menjadi dasar evaluasi bersama.

DPRD juga meminta agar dokumen LKPJ segera diserahkan secara lengkap kepada dewan untuk dibahas lebih lanjut secara rinci dan mendalam.

“Kami berharap dokumen tersebut dapat segera disampaikan kepada DPRD, sehingga bisa dipelajari dan dibahas satu per satu secara komprehensif,” tegasnya.

DPRD menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif guna memastikan setiap program pembangunan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat Maluku.