DPRD Maluku Tegaskan, Jika MBG Berbahaya Hentikan

Ambon, News Medianusantara.com -Tragedi keracunan massal akibat konsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa lebih dari 100 siswa di Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku, pada 20 Oktober 2025, mengundang keprihatinan dari berbagai pihak.

Korban berasal dari beberapa satuan pendidikan, yakni SD Inpres Talaga Ratu, MI 2 Kairatu, serta salah satu PAUD di Desa Kairatu.

Peristiwa tersebut menimbulkan trauma mendalam bagi para siswa dan orang tua, serta memicu kekhawatiran masyarakat terkait keamanan program MBG.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Ismail  Marasabessy, angkat bicara. Ia menilai kejadian ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik para siswa, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis mereka.

“Keracunan yang terjadi di SBB ini sangat berpengaruh terhadap psikologis anak-anak kita, yang hingga kini belum kembali mengonsumsi makanan bergizi gratis tersebut,” ujarnya kepada wartawan di Rumah Rakyat Karang Panjang, Ambon, Selasa (21/10/2025).

Lebih lanjut, Marasabessy menyampaikan bahwa insiden ini telah membuat orang tua siswa menjadi khawatir dan cenderung melarang anak-anak mereka untuk mengonsumsi makanan MBG yang disediakan di sekolah.

“Ini menjadi cerita tersendiri bahwa MBG yang seharusnya menyehatkan, justru bisa menjadi ancaman. Maka dari itu, orang tua sekarang sudah wanti-wanti kepada anak-anak mereka agar tidak lagi mengonsumsi MBG dari sekolah,” tambahnya.

Ia pun mendesak agar dilakukan evaluasi total terhadap program tersebut. Menurutnya, jika MBG adalah program resmi pemerintah, maka pelaksanaannya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan menjamin kualitas serta keamanan pangan.

“Kalau MBG ini benar-benar bergizi, maka jalankan dengan tanggung jawab. Ia tegaskan jika  menjadi racun, sebaiknya dihentikan karena tidak ada manfaatnya,” tegas Marasabessy.

Ia juga mengungkapkan bahwa program ini masih dalam tahap awal dan baru diterapkan di beberapa sekolah di Kairatu, Waimital (Gemba), dan Hatusua. Sementara wilayah lainnya belum menerima program tersebut.

“Ini harus dievaluasi sebelum diperluas ke daerah lain. Banyak orang tua kini khawatir dan enggan menerima MBG karena dampak kejadian kemarin,” ujarnya.

Sebagai solusi, Marasabessy mengusulkan agar sekolah-sekolah yang belum mendapatkan program MBG, terutama di daerah pegunungan, diberikan dana langsung yang dikelola oleh pihak sekolah. Dengan demikian, sekolah dapat bertanggung jawab penuh atas makanan yang dikonsumsi siswa.

“Tidak mungkin pihak sekolah memasak makanan untuk meracuni murid-muridnya sendiri. Jadi, ada baiknya pengelolaan diberikan ke sekolah dengan pengawasan yang ketat,” tandasnya.

Untuk diketahui, pengelolaan dapur MBG di wilayah tersebut dilakukan oleh Eko Bidiona selaku penanggung jawab dari “Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Al-Barqah Nahdliyin Waimital” yang berlokasi di Jalan Trans Seram, Kecamatan Kairatu, Seram Bagian Barat, Maluku.

Pihak berwenang hingga saat ini masih melakukan penyelidikan atas kasus keracunan tersebut, guna memastikan penyebab dan pihak yang bertanggung jawab.

Politisi Partai Nasdem Maluku yang juga Mewakli Dapil SBB mendesak pihak Polres SBB segera usut , karena ada unsur kelalaian yang  mengancam nyawa orang lain. Selanjutnya Dapur SPPG tersebut harus di cabut, tegasnya.