Hadir Sebagai Saksi, Sidang Dugaan Tipikor SPPD Fiktif, Fatlolon : Saya Tidak Pernah Beri Perintah

Ambon, News Medianusantara com,- -Sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) SPPD fiktif di Setda Kabupaten Kepulauan Tanimbar  (KKT) di Pengadilan Tipkor Ambon, dengan terdakwa mantan Sekda KKT, Ruben Moriolkosu dan mantan Bendahara Pengeluaran Setda KKT, Petrus Masela.

Agenda pemeriksaan terhadap saksi saksi ini  sempat tertunda kemarin, Rabu akhirnya di lanjutkan Kamis, (21/03/2024).

Mantan Bupati KKT periode 2017-2022, Petrus Fatlolon  dan Pj Bupati KKT,  Piterson Rangkoratat.

Selain itu, sejumlah pihak juga turut dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk terdakwa Moriolkosu dan Masela.

Fatlolon yang biasa disapa PF menjelaskan, ketika  menjabat sebagai Bupati ada pakta Integritas dan SK pelimpahan kewenangan dalam pengelolaan keuangan kepada Sekda dan pimpinan SKPD." 

"Tentu  pengelolaan keuangan teknisnya ada di mereka karena sudah ada pelimpahan kewenangan  setiap tahun anggaran,"kata PF.

Terkait soal pemberian bantuan kepada  sejumlah pihak,  hanya meneruskan permintaan bantuan kepada Sekda, selanjutnya Sekda yang meneliti dan menyeleksi apakah bisa diproses atau tidak, bila diproses maka  sesuai mekanisme dan  ketentuan yang berlaku," akuinya.

."Nah, tergantung Sekda, patuhi atau tidak. Kewenangan ada di Sekda melakukan telaah," tegasnya.

Dia mencontohkan, kematian Kadis Pertanian KKT, Reinhard Matatula di Jakarta, saat itu Moriolkosu lapor kepadanya."Saat itu, saya bilang koordinasi dengan keluarga dan tanyakan apa yang bisa kita bantu. 

Besoknya, Sekda lapor kepada saya bahwa jenazah dikebumikan di Kota Ambon. Ketika itu, kita ada di Suamlaki dan tidak bisa hadir karena Covod-19,"ungkapnya.

Terkait bantuan transportasi kepada 25 pendeta, Fatlolon mengaku, saat kegiatan dirinya diberitahu Kabag Humas dan Protokoler, Blendi Souhoka kalau ada bantuan anggaran untuk para pendeta sebelum acara dimulai.

"Nah, oleh karena itu  saya sampaikan dalam sambutan  kalau ada bantuan biaya transport. Saya tidak tahu asal uangnya dari mana. Karena Sekda yang atur,"sebutnya.

Ketika ditanya, apakah semua itu berdasarkan instruksi, dia menegaskan, dirinya tidak pernah memberikan instruksi. 

"Saya hanya memberikan himbauan, dan tidak memberikan perintah Bisa diikuti bisa tidak, yang semuanya harus sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku,"tandasnya.

Perintah menggunakan anggaran harus berdasarkan telaah staf, memo, dan disposisi secara tertulis untuk ditindaklanjuti, bukan lisan. Kalau disetujui dilanjutkan. Kalau tidak ditolak "jelasnya .

Begitu juga kegiatan di Olilit dan orang tua Jusuf Silety meninggal, PF mengaku, tidak tahu menahu asal usul uang yang diserahkan Sekda."Saat itu, saya ada, tapi Sekda yang menyerahkan uang. Saya tidak tahu asal usil uang tersebut,"pungkasnya.(MN-02)