Jakarta, Medianusantara.com – Gubernur Maluku, Murad Ismail, menghadiri acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Nasional Rancangan RPJMN tahun 2020-2024 yang diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (16/12).
Kegiatan ini dihadiri Ketua MPR RI, DPR RI, DPD RI, BPK, MA, MK, KY, Gubernur BI, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian(LPNK), Kementerian PPN/Bappenas, serta para Gubernur dan Bupati/Walikota Se-Indonesia.
Tahun pertama menghadiri Musrembang Nasional sejak dilantik menjadi Gubernur bulan April lalu, fokus prioritas Murad adalah mendorong dan memastikan paket proyek strategis percepatan pembangunan Maluku masuk dalam Rancanangan RPJMN tahun 2020-2024.
“Salah satu fokus saya untuk masuk dalam RPJMN 2020-2024 adalah membangun Trans Maluku yang mengintegrasikan tiga moda perhubungan yakni darat, laut dan udara sehingga konektivitas Maluku bisa terhubung,” kata Murad usai mengikuti Musrembang Nasional di Istana Negara.
Dikatakannya, salah satu faktor yang menyebabkan sebagian wilayah Maluku masih miskin, karena masih banyak titik-titik produksi yang belum terhubung secara maksimal, dan jauh dari akses pasar.
“Infrastruktur masih menjadi isu penting sehingga ini menjadi perhatian,” sebutnya.
Untuk perhubungan darat misalnya, usulan program yang diajukan Pemerintah Provinsi Maluku ke Pemerintah Pusat adalah Trans Maluku. Sejumlah paket proyek strategis yang sudah diakomodir dalam rancangan RPJMN 2020-2024 dari Trans Maluku ini adalah pembangunan dan kelanjutan dari Jalan Lintas Seram, Jalan Trans Pulai Kei Besar, Jalan Trans Pulau Wetar, Jalan Trans Pulau Moa, Jalan Trans Pulau Buru, dan Jalan Trans Kepulauan Aru.
Proyek strategis lain yang diperjuangkan untuk masuk RPJMN 2020-2024 antara lain revitalisasi pelabuhan Yos Soedarso terintegrasi pusat bisnis, pengembangan sejumlah pelabuhan laut, dan pelabuhan udara di sejumlah wilayah kabupaten di Maluku.
“Kebetulan kita juga mendapat bantuan kapal very dari Kementerian Perhubungan RI, dan sementara mengajukan pertambahan armada very untuk melayani penyeberangan antar pulau. Apabila semua wilayah terhubung, maka akan memperpendek rentang kendali,” jelasnya.
Mantan Komandan Korps Brimob Polri yang pernah menjabat sebagai Kapolda Maluku ini menyebutkan, sebelumnya tugas utamanya saat menjabat sebagai Kapolda adalah melihat Maluku dari perspektif keamanan.
“Ketika rakyat Maluku memilih saya sebagai gubernur, maka perspektif dan tindakan saya adalah bagaimana melihat Maluku dari aspek pembangunan,” ujarnya.
Ia mengatakan, salah satu fokus prioritasnya dalam mendorong akselerasi percepatan pembangunan Maluku adalah membangun konektivitas perhubungan. Sebab, melalui sektor inilah, akan memunculkan multiplier effect (dampak ganda) yang akan menghidupkan sub-sub sektor lainnya, sekaligus mendorong dan menghubungkan sentra-sentra produksi dgn pasar, termasuk terbangunnya infrastruktur pendukung lain.
“Kita doakan, semoga apa yang kita perjuangkan mendapat perhatian dan respon positif dari pemerintah pusat melalui politik anggaran,” tandasnya (H/MN)