Kementerian ESDM Pastikan Penertiban Tambang Gunung Botak Berjalan Sesuai Koridor Hukum

Ambon, News Medianusantara.com,– Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa seluruh tindakan penertiban terhadap aktivitas pertambangan di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru, didasarkan sepenuhnya pada aturan hukum yang berlaku. 

Langkah ini diambil sebagai respons atas dinamika pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Tenaga Ahli Kementerian ESDM RI,  Michael Wattimena, di hadapan wartawan di Aula Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, Kamis (25/6/2026).

Momentum ini bertepatan dengan peringatan hari jadi yang pertama Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) ESDM.

Wattimena menjelaskan, bahwa kebijakan yang diterapkan di Gunung Botak didahului oleh serangkaian kajian mendalam dan penyelidikan profesional oleh tim penegak hukum, sehingga bukan merupakan keputusan yang diambil secara sepihak atau mendadak.

"Jika kita mencermati penjelasan dari tim penegakan hukum, maka terdapat peristiwa hukum yang terjadi di Gunung Botak. Karena ada peristiwa hukum, maka negara wajib mengambil tindakan hukum. Jadi bukan tindakan yang muncul secara tiba-tiba," ungkap Wattimena.

Menanggapi adanya keraguan atau pertanyaan dari sejumlah pihak terkait langkah pemerintah ini, Wattimena mengimbau publik agar tidak terburu-buru berasumsi negatif. 

Ia menggarisbawahi bahwa Ditjen Gakkum ESDM selalu bergerak di atas landasan fakta hukum, bukan opini atau tekanan eksternal.

Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat serta kalangan pers untuk ikut mengawasi jalannya penegakan hukum ini secara berimbang, objektif, serta bersandar pada data lapangan.

"Kami berharap media dapat menjadi mitra dalam memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan pemerintah," tambahnya.

Di samping itu,  Wattimena turut menyampaikan apresiasinya kepada insan pers dan akademisi yang terus mengawal isu pertambangan di Maluku. 

Sinergi ini dinilai krusial demi mewujudkan tata kelola tambang yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

Sebagaimana diketahui, Gunung Botak kembali menjadi sorotan setelah pemerintah gencar melakukan penataan terhadap kegiatan penambangan yang diindikasikan melanggar ketentuan yang berlaku.

Upaya ini ditegaskan bertujuan untuk menjamin kepastian hukum sekaligus memastikan kekayaan mineral daerah dapat dikelola secara optimal bagi masyarakat  dan masyarakat.(MN-02)