Latupati Pulau Moa Suport Langkah Kapolres MBD Soal Penegakan Hukum

Tiakur, News Medianusantara.com - Langkah Kapolres maluku barat daya AKBP.Budhi adhy Buono S.Ik SH.MH dalam upayah penegakan hukum di wilayah maluku barat daya disuport oleh para latupati se kecamatan leti, moa dan lakor. Dukungan tersebut disampaikan ketua latupati pulau moa kabupaten maluku barat daya Yosi Kliwas kepada wartawan disela-sela kegiatan deklarasi pilkada damai yang diprakarsai polres maluku barat daya. Menurut ketua latupati pulau moa Yosi Kliwas, upayah penertiban serta langkah-langkah hukum yang saat ini gencar dilakukan polres maluku barat daya adalah murni soal penegakan hukum. Namun selama ini informasi serta tudingan miring selalu dialamatkan kepada polres maluku barat daya tegasnya. Menurut dia, upayah kapolres dalam pemberantasan judi serta penertiban kelengkapan kendaraan beemotor adalah murni soal penegakan hukum dan langkah ini harus didukung oleh masyarakat langkah tersebut tidak lain adalah dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat. Dirinya menilai, ada kesalahan interpretasi yang bersifat subjektif terhadap upayah penegakan hukum yang dilakukan oleh kapolres MBD. 

"Interpretasi subjektif yang terjadi saat ini adalah, seolah-olah mengorbankan rakyat kecil, kemudian masyarakat ini digiring masuk pada sebuah kepentingan yang besar. Memang disatu sisi adalah kita berbicara soal kepentingan rakyat tetapi disisi lain kita juga harus patuh teehadap hukum dan perundang-undangan yang ada di negara ini" tandas kepala desa klis kecamatan pulau moa ini. 

Kliwas menambahkan, ini adalah merupakan pelajaran bagi seluruh rakyat maluku barat daya dan pengusaha di MBD dan kalau sebuah perusahan itu mau kerja proyek maka sudah harus memiliki armada dan kelengkapan dokumen yang memenuhi kriteria dan prosedur sebab lanjut dia bahwa hal ini selain merupakan ketaatan dan kepatuhan terhadap prosedur hukum, juga berkaitan dengan keselamatan masyarakat karena itu tak bisa dianggap remeh sebab, sudah beberapa kali terjadi kecelakaan dan mengorbankan masyarakat sehingga mejadi pertanyaan bahwa apakah kendaraan dan pengendaranya ini sudah memenuhi kualifikasi dan persyaratan untuk mengemudikan kendaraan atau tidak sehingga kalau terjadi kecalakaan dan menimbulkan korban jiwa maka siapa yang bertanggungjawab? tanya Kliwas.

Menurutnya, kebijakan ini mungkin saja dinilai oleh sebagian kalangan dari sisi yang berbeda namun sebagai latupati kliwas mengaku dirinya bersama rekan - rekan latupati dan para kepala desa sangat mendukung langkah dan kebijakan kapolres MBD dan kalau itu sudah sesuai prosedur maka pasti didukung apalagi ini menyangkut proses penegakan hukum dan sebagai warga negara harusnya menaati hukum karena selama ini image polisi dihadapan masyarakat soal law infocmen (penegakan hukum) hanya menyentuh rakyat kecil dan tidak pernah menyentuh orang-orang berduit sehingga penegakan hukum tanpa pandang bulu yang dilakukan kapolres MBD dan jajarannya patut didukung oleh semua pihak terangnya.

Olehnya itu dirinya meminta kepada masyarakat khususnya pihak perusahan agar juga memenuhi beberapa kriteria sehingga tetap menjaga keselamatan masyarakat. (Jgr)