Tiakur, News Medianusantara.com- Proses pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Maluku Barat Daya dihantui beragam persoalan mulai dari persoalan rentang kendali dan karakteristik wilayah yang terdiri dari kepulauan, persoalan akses transportasi, dan pelaksanaan pilkada ditengah pandemi global dan penerapan new normal.
Hal ini dirasakan sangat menguras energi dari pihak penyelenggara dalam hal ini KPUD MBD. Persoalan krusial ini akhirnya disampaikan pihak KPUD MBD pada rapat koordinasi dan sosialisasi tahapan pemilu yang dilangsungkan pada selasa siang di aula KPUD MBD Tiakur.
Menurut ketua KPUD MBD Jacob Alupatty Demny, saat ini terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 lalu seluruh tahapan pilkada sudah dilanjutkan. Olehnya itu KPUD MBD sudah harus bergerak dalam rangka elakukan verifikasi faktual (Verfak) terhadap dokumen pasanan calon perseorangan yang telah dinyatakan lolos dalam seleksi ađministrasi beberapa waktu lalu sebelum tahapan pilkada ditunda.
Saat ini KPUD sangat membutuhkan sarana transportasi untuk memperlancar agendanya mengingat peraturan KPU RI tentang jadawal, pentahapan dan pelaksanaan sudah dikeluarkan dan itu berarti mau tak mau siap tidak siap harus jalan dan saat ini KPUD MBD telah sampai pada tahapan verifikasi faktual terhadap dokumen pasangan perseorangan dan dokumen dan formulir dukungan tersebut sudah harus diserahkan oleh KPUD MBD kepada PPS ditingkat desa pada tanggal 24 Juni 2020.
Sebab waktu verifikasi faktual akan dilaksanakan dari tanggal 24 juni s/d 12 juli 2020 sementara tahapan verfak ini masih banyak apalagi metode yang digunakan adalah metode sensus ujar Demny.
Ditambahkan, hasil verfak kemudian akan diplenokan di tingkatPPS pada tanggal 12 juli dan di tingkat PPK pada 13 -19 juli 2020 sedangkan pleno ditingkat KPUD berlangsung tanggal 20-21 juli 2020 tambah ketua.
Diakuinya bahwa dalam regulasi yang diturunkan dari lembaga penyelenggara ditingkat pusat, sangat menyita tenaga dan waktu apalagi karakteristik wailayah MBD yang terdiri dari kepulauan ujarnya.
Dia menyebutkan, hampir seluruh jadwal dan tahapan hanya terdiri dari 2 sampai 3 hari saja namun lagi-lagi KPUD belum bisa bergerak karena tidak ada sarana transportasi yang bisa digunakan untuk mobile ke tiap kecamatan dan desa guna membawa dokumen dalam rangka verifikasi faktual.
Apalagi saat ini akses transportasi laut belum juga dibuka maka sangat berdampak bagi tahapan dan jadwal pemilu.
Bukan itu saja masalah besar lainnya yang dikhawatirkan KPUD adalah soal penerimaan masyarakat di desa terhadap petugas KPUD yang hendak ke sana sebab sangatlah berdampak pada partisipasi masyarakat. Selain itu dari segi penganggaran, KPUD sendiri tidak memiliki biaya sewa/carter kapal untuk tahapan yang lain. KPUD hanya memiliki biaya sewa kapal pada proses distribusi logistik dan pengangkutan logistik setelah selesai proses pemungutan suara tuturnya.
Teradap penegasan dalam peraturan KPU soal pelibatan gugus tugas dan tenaga kesehatan dalam pelaksanaan pemilukada kali ini, Demny berharap ada semacam sosialisasi kepada masyarakat secara masif terkait persoalan covid dan penerapan new normal di wilayah MBD sehingga ketika petugas KPUD tiba di lapangan jangan lagi ada masyarakat yang mempermasalahkan kehadiran petugas KPUD di desa karena dianggap datangnya dari wilayah yang telah terkonfirmasi pasien positif harapnya. Sebab menurut dia ada beberapa lokasi di pulau Moa sendiri yang tidak bisa didatangi oleh petugas KPUD.
Apalagi dalam peraturan KPU diinstruksikan juga kepada KPUD agar melakukan rapid test terhadap para petugas yang hendak bertugas di kecamatan atau desa karena ini soal pengadaan dan pengoperasian alat kesehatan sesuai prosedur yang ditetapkan dalam peraturan KPU
Oleh karenanya KPUD MBD sangat membutuhkan bantuan dan intervensi pemerintah daerah guna kelancaran proses dan tahapan pilkada kali ini.
Sikap apatis pemerintah daerah bisa berujung pada penundaan pilkada MBD walaupun KPUD sudah siap secara teknis namun lagi-lagi ini soal sarana dan akses.
: Menanggapi hal tersebut, kepala badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat Drs. O Saununu dalam pertemuan itu menjelaskan, sesuai hasil pertemuan Bupati Maluku Barat selaku ketua umum gugus tugas covid-19 bersama forkopimda dan para tokoh masyarakat, tokoh agama pada beberapa waktu lalu maka telah diputuskan bahwa MBD saat ini berada pada zona kuning bukan zona merah sehingga lewat bupati selaku gugus tugas telah membuka akses udara untuk penumpang dan akses laut untuk logistik.
Sedangkan untuk wilayah MBD tetap jalan dan saat ini dinas perhubungan sementara berkoordinasi dengan kapal perintis yang home basenya di tual dan saumlaki untuk tetap melayari MBD terangnya. Dijelaskan, dinas perhubungan juga akan mengeluarkan surat edaran kepada seluruh camat dan kepala terkait hal tersebut sehingga berdasarkan surat itu dapat dijadikan dasar untuk KPU dapat melaksanakan tugas tanpa ragu-ragu.
Intinya kita harus membantu tugas-tugas KPUD dalam rangka pelaksanaan pilkada di daerah ini. Sementara itu soal dukungan akses transportasi, sekretaris dinas perhubungan kabupaten maluku barat daya Ny. Silvia C.I Tamahiwu menjelaskan, seluruh akses dan sarana transportasi yang ada di MBD semuanya tergantung dari tim gugus tugas covid-19 karena seluruh akses baik darat laut dan udara yang ada semuanya ditentukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini tim covid.
Untuk itu saat ini oleh bupati telah dibuka jalur penerbangan udara seminggu sekali namun untuk jalur laut belum dibuka sehingga untuk mendukung tugas-tugas KPUD maka pada prinsipnya dinas perhubungan menunggu keputusan tim covid-19 jelas Silvia.
Dirinya menambahkan, saat ini koordinasi sangat dibutuhkan karena armada yang ada saat ini selain urung berlayar karena menunggu keputusan tim covid, sebagai jaminan untuk membuka akses namun karena sering terjadi penolakan-penolakan di masyarakat ditambah lagi dengan kondisi cuaca yang tidak bersahabat saat ini sehingga seluruh armada belum bisa berlayar.Terkait kesiapan armada yang dimiliki dishub saat ini Silvia menjelaskan ada beberapa armada yang dimiliki namun dishub juga sangat terbatas soal pemeliharaan dan operasionalnya selain itu ada beberapa armada yang harus diperbaiki dan membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga kalau dapat ini harus dikomunikasikan secara baik harapnya.(Jeger)