Pelantikan Kepala Ohoi AD Ngurwul Berbuntut Polemik, Keputusan Bupati Malra Disorot

Ambon, News Medianusantara. com,— Kebijakan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) di bawah kepemimpinan Bupati Muhammad Thaher Hanubun kembali menuai sorotan tajam. 

Langkah pelantikan Lutfi Baljanan sebagai Kepala Ohoi AD Ngurwul definitif dinilai melanggar aturan daerah serta mengabaikan prosedur hukum yang berlaku, sehingga memicu ancaman langkah hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Persoalan di Ohoi AD Ngurwul  telah berakar sejak periode pertama kepemimpinan Bupati Muhammad Thaher Hanubun. 

Wilayah tersebut tercatat mengalami kekosongan jabatan kepala ohoi definitif selama lima tahun penuh, di mana roda pemerintahan desa terpaksa dijalankan oleh Penjabat (Pj) sementara Kepala Ohoi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala daerah memang memiliki kewenangan menunjuk ASN sebagai Pj Kepala Desa untuk mengisi kekosongan. 

Kendati demikian, penunjukan tersebut memiliki batasan waktu yang ketat.

Merujuk pada PP Nomor 16 Tahun 2026, masa jabatan seorang Pj Kepala Desa dibatasi paling lama satu tahun dan hanya dapat diperpanjang maksimal satu tahun berikutnya. 

Ketentuan ini sejalan dengan regulasi operasional di Kabupaten Maluku Tenggara yang memberikan batas waktu enam bulan bagi Pj Kepala Ohoi untuk merampungkan proses administrasi hingga ditetapkannya pejabat definitif. 

Pembiaran posisi penjabat sementara hingga lima tahun dinilai telah melampaui batas kewajaran dan amanat regulasi.

Konflik kian mencuat ketika bupati memutuskan melantik Lutfi Baljanan di tengah dualisme kepemimpinan yang belum diselesaikan secara tuntas oleh Pemkab Malra. 

Pelantikan tersebut juga dipersoalkan karena dinilai bertentangan dengan hukum adat yang diakui perda, sebab Lutfi diklaim bukan berasal dari garis keturunan lurus mata rumah parentah atau marga pemegang hak kepemimpinan.

Kuasa hukum Derek Niklas Baljanan, Petrus Hans Baljanan, membeberkan bahwa kliennya yang merupakan mantan kepala ohoi definitif sekaligus keturunan lurus telah merampungkan seluruh berkas pencalonan. 

Berkas tersebut, lanjut Petrus,  bahkan telah disetujui dan dikukuhkan untuk pertama kalinya oleh Raja Maur.

Kendati demikian, menjelang jadwal pelantikan oleh bupati, tiba-tiba muncul pengukuhan ganda atas nama Lutfi Baljanan oleh Raja Maur. 

Langkah tersebut diambil dengan alasan Derek dianggap melakukan pelanggaran adat terkait penarikan kembali lela, meriam kecil kuno yang sebelumnya diserahkan kepada raja untuk penyelesaian adat. 

Raja Maur kemudian mengukuhkan Lutfi dengan catatan jabatan tersebut hanya berlaku satu periode sebelum dikembalikan kepada Derek.

Merespons dinamika tersebut, pihak Derek langsung melayangkan sanggahan hukum kepada Pemkab Malra serta memberitahukannya kepada Raja Maur. 

Sayangnya, hingga pelantikan digelar, sanggahan tersebut tidak mendapat tanggapan ataupun jawaban dari Pemkab Malra, dan bupati tetap meneruskan pelantikan Lutfi Baljanan.

Petrus secara tegas mempertanyakan dasar hukum yang digunakan dalam proses tersebut, terutama terkait dalih pelanggaran adat yang berbenturan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengangkatan Kepala Desa atau Ohoi.

"Pertanyaan kami, pengukuhan raja atas dasar pelanggaran adat dengan Perda Nomor 03 Tahun 2009, mana aturan yang lebih tinggi? Apakah hukum adat bisa menabrak aturan hukum positif di atasnya? Ini yang sangat janggal," ujar Petrus, kepada media di Ambon, Senin, (9/11/2026)

Menurutnya, persoalan pelanggaran adat seharusnya diselesaikan secara internal adat tanpa harus mengesampingkan supremasi Perda yang sah. 

Ia menilai Bupati sebagai kepala daerah semestinya bertindak cermat dengan memanggil kedua belah pihak atau menginstruksikan Raja Maur untuk menyelesaikan sengketa tersebut terlebih dahulu sebelum menerbitkan SK pelantikan.

Akibat sikap Pemkab Malra yang dinilai tertutup dan mengabaikan aspirasi tersebut, pihak Derek Niklas Baljanan telah melayangkan keberatan administratif. 

Apabila langkah ini tetap diabaikan, tim kuasa hukum memastikan akan membawa persoalan ini ke ranah hukum formal dengan menggugat Surat Keputusan pelantikan tersebut ke PTUN. (MN-02)