Ambon, News Medianusantara.com,— Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon resmi mengajukan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dengan nilai total sebesar Rp1,16 triliun. Pengajuan ini diiringi tantangan berat, mengingat Pemkot masih menghadapi pekerjaan rumah besar, menekan angka pengangguran terbuka yang diproyeksikan mencapai 11,67 persen.
Rancangan anggaran tersebut disamoaikan langsung oleh Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, dalam Rapat Paripurna Keempat Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 yang dilangsungkan di ruang sidang utama DPRD Kota Ambon pada Senin (16/11/2026).
Jalannya sidang paripurna ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Gerald Mailoa, yang didampingi oleh Ketua DPRD Mourits Tamaela serta Wakil Ketua Patrick Moenandar.
Dalam pemaparannya di hadapan legislatif, Bodewin menekankan bahwa APBD tidak boleh dipandang sekedar dokumen berisi angka pendapatan dan belanja belaka. Lebih dari itu, anggaran daerah wajib berfungsi sebagai instrumen pembangunan yang dampaknya nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, ukuran keberhasilan sebuah anggaran bukan terletak pada besar kecilnya nominal, melainkan seberapa efektif belanja pemerintah menjawab kebutuhan masyarakat.
Penyusunan kerangka APBD 2027 ini berpedoman pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2026. Mengusung tema kebijakan ekonomi makro dan fiskal, yakni "Tumbuh Lebih Tinggi dan Sejahtera Lebih Cepat".
Pemkot menargetkan pertumbuhan ekonomi Ambon mencapai 6,69 persen, tingkat kemiskinan ditekan turun ke level 4,90 persen, serta laju inflasi dijaga agar tetap stabil pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen.
Kendati demikian, proyeksi tingkat pengangguran terbuka yang masih menyentuh 11,67 persen menjadi tantangan serius. Pasalnya, angka tersebut tercatat masih menjadi yang tertinggi di wilayah Provinsi Maluku.
Guna merespons tantangan ketenagakerjaan tersebut, arah kebijakan pembangunan tahun 2027 difokuskan pada sejumlah sektor strategis, mulai dari penguatan ekonomi kreatif, percepatan transformasi digital, pembukaan lapangan kerja baru, peningkatan mutu pendidikan dan layanan kesehatan, hingga pemantapan ketahanan pangan daerah.
Dari sisi keuangan, pendapatan daerah direncanakan berada di angka Rp1.167.823.088.845. Angka ini mengalami penurunan sekitar 1,95 persen dibandingkan dengan target pada APBD Perubahan 2026.
Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp261,05 miliar serta ditopang dana transfer senilai Rp906,76 miliar.
Sementara itu, alokasi belanja daerah dirancang sebesar Rp1.141.073.088.845, yang juga mengalami penurunan cukup signifikan yakni sekitar 14,77 persen jika dibandingkan dengan APBD Perubahan 2026.
Rincian pos belanja tersebut terbagi atas:
- Belanja Operasi: Rp973,97 miliar
- Belanja Modal: Rp82,20 miliar
- Belanja Tidak Terduga: Rp9,02 miliar
- Belanja Transfer: Rp75,84 miliar
Dalam rancangan fiskal 2027 ini pula, tercatat adanya defisit anggaran sekitar Rp26,75 miliar, yang kemudian ditutup melalui rencana pembiayaan netto daerah sebesar Rp55,75 miliar.
Menutup penyampaiannya, Bodewin menyampaikan optimismenya agar proses pembahasan intensif bersama pihak DPRD dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran.
Ia berharap keterbatasan ruang fiskal ke depan tidak sampai menurunkan standar kualitas pelayanan publik maupun melemahkan upaya strategis pemerintah dalam mendongkrak kesejahteraan warga Kota Ambon. (MN-02)
Sumber : https://newsmedianusantara.com/pemkot-ambon-ajukan-rapbd-2027-sebesar-rp1-16-triliun-fokus-tekan-angka-pengangguran-detail-465476