Pemkot Ambon Ambil Sikap Tegas, OPD yang Malas Rampungkan SPJ Terancam Sanksi Anggaran

Pemkot Ambon Ambil Sikap Tegas, OPD yang Malas Rampungkan SPJ Terancam Sanksi Anggaran

Ambon, News Medianusantara.com,— Pemerintah Kota (Pemkot Ambon) mengambil langkah tegas dalam penegakan disiplin administrasi keuangan daerah. 


Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, secara terbuka melayangkan peringatan keras kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang hingga kini masih menunggak penyelesaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ).


Sanksi administratif yang disiapkan tidak main-main. Bodewin menegaskan, OPD yang masih menunggak dan merampungkan laporan pertanggungjawaban anggaran akan menghadapi kebijakan pemangkasan alokasi dana pada tahun anggaran 2027 mendatang.


Pernyataan tersebut ditekankan Bodewin di hadapan para pegawai dalam agenda Apel Pagi yang digelar di Lapangan Apel Balai Kota Ambon.


Berdasarkan hasil audit dan evaluasi dari pihak Inspektorat per Oktober 2026,  bahwa masih ada sejumlah OPD yang mangkir atau belum menuntaskan SPJ keuangan, bahkan untuk periode Juli 2026. 


Situasi ini dinilai mengkhawatirkan mengingat roda pemerintahan kini telah menginjak bulan November, di mana dokumen pertanggungjawaban untuk bulan-bulan berikutnya seharusnya sudah rampung.


"Kalau sampai sekarang masih ada yang belum menyelesaikan SPJ sampai Juli, itu pasti kita potong anggaran tahun depan," ucap Bodewin.


Sebagai tindak lanjut, Kepala Daerah menginstruksikan Inspektorat untuk turun tangan melakukan pemeriksaan lanjutan dalam rentang waktu satu hingga dua minggu ke depan. 


Langkah ini bertujuan untuk memetakan secara transparan OPD mana saja yang telah patuh menuntaskan kewajiban birokrasinya dan instansi mana yang masih lalai.


Kendati demikian, Pemkot Ambon juga menyiapkan bentuk apresiasi bagi birokrasi yang berprestasi. OPD yang menunjukkan kedisiplinan dengan merampungkan SPJ secara tepat waktu dipastikan bakal diberikan penghargaan khusus sebagai bentuk motivasi membangun budaya kerja yang profesional.


Bodewin berpandangan, tata kelola keuangan daerah sejatinya bukan hal yang rumit apabila dikerjakan secara serius dan penuh tanggung jawab.


Para pimpinan OPD juga diimbau untuk lebih cermat dalam mengawasi kinerja internal, khususnya para staf yang memegang kendali administrasi keuangan.


"Staf yang mengurus keuangan harus membantu kepala OPD dengan baik. Kelola anggaran secara benar dan selesaikan pertanggungjawabannya tepat waktu," pesan Bodewin kepada jajarannya.


Selain menyoroti tunggakan administrasi masa lalu, momentum apel pagi tersebut juga dimanfaatkan untuk mendorong percepatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) guna persiapkan APBD 2027.


Lanjutnya,  bahwa dokumen Rancangan APBD 2027 dijadwalkan untuk langsung diserahkan kepada pihak DPRD Kota Ambon pada hari yang sama.


Seluruh OPD diinstruksikan agar segera menyesuaikan perencanaan keuangan berdasarkan pagu yang telah ditetapkan demi menjamin kelancaran proses pembahasan bersama DPRD.


Bagi Walikota, disiplin administrasi jauh melampaui urusan dokumen. Hal tersebut merupakan bentuk bagian dari tanggung jawab pemerintah agar setiap rupiah uang rakyat dapat dikelola secara transparan dan dipertanggungjawabkan dengan benar.(MN-02)

Sumber : https://newsmedianusantara.com/pemkot-ambon-ambil-sikap-tegas-opd-yang-malas-rampungkan-spj-terancam-sanksi-anggaran-detail-465467