Pemprov Maluku dan KPK Sepakati Langkah Konkret Perbaikan Tata Kelola dan Pencegahan Korupsi

Pemprov Maluku dan KPK Sepakati Langkah Konkret Perbaikan Tata Kelola dan Pencegahan Korupsi

Ambon, News Medianusantara.com,— Pemerintah Provinsi Maluku bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Komitmen ini dirumuskan dalam Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pencegahan Korupsi, yang berlangsung di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Selasa, (17/11/2026)


Gubernur Hendrik Lewerissa, usai menggelar rapat koordinasi,  menyatakan bahwa rapat koordinasi ini menghasilkan sejumlah kesepakatan penting yang telah dituangkan dalam berita acara resmi. Dokumen tersebut akan menjadi acuan utama bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan pembenahan tata kelola pemerintahan ke depan.


Beberapa isu penting yang menjadi fokus pembahasan meliputi mekanisme penyaluran dana hibah, prosedur pengajuan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, tata cara pengadaan barang dan jasa, serta langkah antisipasi terhadap potensi benturan kepentingan di lingkup birokrasi.


“Semangat utama dari rapat koordinasi ini adalah perbaikan tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi. Sudah ada kesepahaman yang dituangkan dalam hasil rapat, termasuk langkah-langkah tindak lanjut yang harus dilaksanakan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing,” ujar Gubernur.


Ia juga menekankan agar seluruh butir kesepakatan dapat segera direalisasikan secara nyata tanpa harus menunggu pembentukan satuan tugas khusus. Pembenahan ini diposisikan sebagai tanggung jawab bersama seluruh elemen pemerintahan sesuai bidang tugasnya masing-masing. 


Tidak lupa, apresiasi turut disampaikan kepada pihak KPK dan Kemendagri atas pendampingan yang konsisten diberikan kepada Pemprov Maluku.


Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, Maruli Tua Manurung, mengatakan, bahwa kolaborasi lintas instansi yang melibatkan KPK, Kemendagri, BPKP, Pemerintah Daerah, hingga DPRD merupakan bagian  penting dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi di tingkat daerah.


Berdasarkan evaluasi indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI), Maruli mengungkapkan bahwa indeks integritas Provinsi Maluku saat ini masih berada di bawah angka 72,9 persen atau masuk dalam kategori rentan terhadap korupsi. 


Oleh karena itu, KPK menyambut baik kesiapan Gubernur beserta jajaran untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh.


Seluruh komitmen perbaikan tersebut wajib dilaporkan perkembangannya kepada KPK paling lambat pada akhir Desember 2026. 


Dalam hal ini, KPK memberikan perhatian khusus pada tiga sektor utama, yaitu:


1. Perencanaan Pembangunan: Pembenahan tata cara pengusulan dan pengelolaan pokir DPRD agar sesuai dengan prosedur dan substansi yang berlaku.


2. Pengelolaan Belanja Hibah: Penguatan pengawasan agar penyaluran dana hibah lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada pelayanan publik.

 

3. Pengadaan Barang dan Jasa: Peningkatan sistem pengawasan dan evaluasi di setiap perangkat daerah dengan dukungan optimal dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).


Selain itu, KPK turut mengingatkan fungsi strategis DPRD dalam menjalankan peran legislasi, anggaran, dan pengawasan guna memastikan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan berjalan pada jalur yang benar.


Melalui sinergi yang terjalin, Pemprov Maluku bertekad menjadikan pencegahan korupsi sebagai pilar utama reformasi birokrasi. 


Langkah ini diyakini mampu mendongkrak kualitas pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kepercayaan publik, serta memastikan setiap alokasi anggaran daerah benar-benar berfokus  pada kesejahteraan rakyat demi mewujudkan Maluku yang lebih maju dan berdaya saing. (MN-02)

Sumber : https://newsmedianusantara.com/pemprov-maluku-dan-kpk-sepakati-langkah-konkret-perbaikan-tata-kelola-dan-pencegahan-korupsi-detail-465495