Pengukuhan DPW PKB Provinsi Maluku Masa Bakti 2026 - 2030

Ambon, News Medianusantara.com - Pengukuhan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Maluku masa bakti 2026-2031, digelar bersamaan dengan kegiatan orientasi politik dan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) berlangsung di Swiss-Bel Hotel Ambon, Selasa (31/3/26). 

Acara yang dibuka langsung oleh Ahmad Fauzi, Ketua DPW PKB Provinsi Maluku, dan menjadi tonggak baru bagi perjuangan partai di tanah nusantara Timur.

Keputusan DPP PKB Jadi Landasan Resmi Pengurus Baru Pengukuhan rombongan pengurus yang dipimpin Basri Damis sebagai Ketua DPW PKB Maluku didasarkan pada Surat Keputusan DPP PKB Nomor 8011/DPP/01/01/2026 tentang Penetapan Komposisi dan Personalia DPW PKB Provinsi Maluku masa bakti 2026-2031.

Dokumen resmi tersebut ditetapkan di Jakarta pada 30 Januari 2026 dan ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP PKB, H.A. M.Iskandar, serta Sekretaris Jenderal Mohamad Hassan Makhid.

Beberapa poin penting dalam keputusan tersebut, diantaranya:

Pengesahan komposisi dan personalia pengurus baru, dengan lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan.– Pemberian amanat tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan internal partai.

Pencabutan keputusan DPP PKB Nomor 36140/DPP/01/08/2024 tertanggal 19 Agustus 2024 tentang susunan pengurus masa bakti 2021-2026, yang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan klausul perbaikan jika ditemukan kekeliruan dalam isi atau penerapannya.

Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid, yang turut menghadiri acara pengukuhan, menegaskan bahwa arah politik PKB tidak akan menyimpang dari nilai kemanusiaan dan religiusitas yang menjadi landasan berdirinya partai.

Menurutnya, PKB hadir sebagai wadah terbuka yang siap merangkul seluruh lapisan masyarakat Maluku tanpa memandang latar belakang suku, agama, atau golongan.

“Politik sejatinya adalah kemanusiaan. Kami tidak ingin menjadi bagian dari masalah, melainkan hadir sebagai solusi bagi masyarakat – terutama di Maluku yang kaya akan keragaman dan memiliki potensi besar yang menanti untuk digali,” tegas Jazilul.

Ia menyoroti kebijakan nasional yang harus lebih memperhatikan kepentingan daerah kepulauan seperti Maluku, khususnya dalam penguatan infrastruktur transportasi laut dan pembangunan ekosistem wilayah pesisir. 

PKB terus mendorong agenda strategis mulai dari perlindungan hak-hak masyarakat adat, peningkatan kesejahteraan pekerja sektor informal, hingga pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, Karena itu, pengujuhan bukan sebagai reremonial semata tetapi harus menjadi amanat untuk perjuangan rakyat.

Ketua DPW PKB Provinsi Maluku Basri Damis,menegaskan bahwa pengukuhan ini bukan sekadar acara formalitas belaka. Namun momentum konsolidasi untuk memperkuat peran partai sebagai “rumah perjuangan” bagi rakyat Maluku,"ungkapnya.

“Kami menerima amanat ini dengan penuh tanggung jawab. Tugas kami tidak hanya memperkuat struktur partai dari tingkat bawah hingga atas, tetapi juga menjadikan PKB lebih dekat dengan masyarakat dan responsif terhadap aspirasi mereka,” ujar Basri dengan tegas.

Muskerwil yang digelar dengan pengukuhan dapat menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis bagi pembangunan daerah, Sehingga meninjau kembali kebijakan fiskal pusat terhadap daerah untuk percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepulauan – yang dinilai sangat krusial untuk mengakselerasi pembangunan di wilayah kepulauan seperti Maluku.

Di katakan, dengan semangat dan komitmen yang bulat, di harapkan, kedepan DPW PKB Maluku mengalami peningkatan signifikan dapat perolehan kursi legislatif pada pemilu mendatang. (N - MN)