Perjalanan Dinas ke Jakarta Membawa Berkah, Rp 9 Triliun di Kucurkan untuk Kelistrikan Maluku dan Maluku Utara

Ambon, News Medianusantara.com Perjalanan dinas yang di lakukan kepala daerah ke Jakarta selalu selama ini selalu mendapat sorotan dari berbagai kalangan sebagai agenda seremonial belaka dan tidak membawah hasil positif bagi daerah. Namun, anggapan tersebut dibantah Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Maluku Jhon Laipeny.

 Menurut Laipeny, koordinasi dan diplomasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat justru menjadi langkah penting untuk memperjuangkan kebutuhan pembangunan di wilayah kepulauan, khususnya daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Karena itu,  dengan kunjungan kerja ke Jakarta semalam. yang dilakukan tidak hanya membahas persoalan transportasi laut, tetapi juga kebutuhan listrik bagi masyarakat di wilayah 3T dan kawasan pegunungan," Ungkapnya.

"Bukan saja soal deviasi kapal perintis, tetapi kelistrikan bagi warga di wilayah 3T dan pegunungan juga menjadi perhatian serius kami di legislatif bersama eksekutif," ujar Laipeny Jumat (21/8/2026).

Dikatakan, sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat turut membuahkan alokasi anggaran yang di kucurkan sekitar Rp9 triliun dari PT PLN (Persero) untuk pengembangan sektor kelistrikan di Maluku dan Maluku Utara.

Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur kelistrikan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan, pegunungan dan pulau-pulau terpencil.

Karena itu,  Ia berharap, kebijakan tersebut dapat mengakhiri ketergantungan sebagian masyarakat terhadap sumber penerangan sederhana seperti lampu petromaks.

"Ini menjadi bukti bahwa koordinasi dan lobi pemerintah daerah ke pusat memiliki hasil ketika diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat," katanya.

Lanjut Laipeny, aspirasi terkait kebutuhan pembangunan di wilayah pegunungan Manusela dan sejumlah kawasan pesisir sebelumnya telah disampaikan masyarakat kepada Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa pada 18 Agustus 2026.

Karena itu, Laipeny menilai respons pemerintah provinsi terhadap aspirasi tersebut menunjukkan upaya menghadirkan pelayanan negara hingga ke wilayah terpencil.

Ia juga meminta, polemik mengenai efektivitas perjalanan dinas kepala daerah tidak semata-mata dilihat dari frekuensi kunjungan, tetapi dari hasil yang diperoleh dan dampaknya terhadap masyarakat.

"Gubernur boleh berkantor di Ambon sebagai ibu kota provinsi, tetapi semangat kerjanya ada di wilayah pesisir 3T sebagai garda terdepan NKRI, serta di wilayah-wilayah pegunungan," ujar dia.

Karena itu,  di harapkan percepatan elektrifikasi di wilayah terpencil diharapkan tidak hanya meningkatkan akses penerangan bagi rumah tangga, tetapi juga memberikan dampak terhadap pembangunan manusia.

Sementara itu, untuk ketersediaan listrik dinilai dapat mendukung aktivitas usaha mikro, memperkuat perekonomian lokal serta meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan.

Dan kedepan pemerintah daerah menargetkan pembangunan infrastruktur dasar, termasuk kelistrikan dan transportasi, dapat berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Maluku.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir, kepulauan dan pegunungan diharapkan tidak lagi berhenti pada pembangunan fisik, tetapi mampu membuka akses ekonomi dan pelayanan publik yang lebih merata bagi masyarakat di beranda Maluku dan Maluku Utara (*)