AMBON - Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) Maluku, Hadi Basalamah mengatakan ada beberapa sumber utama yang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Maluku, yaitu konsumsi masyarakat sebesar 25,69 persen.
Belanja kosumsi itu mengakredasi pertumbuhan ekonomi,"ujar Basalama kepada wartawan pada Coffe Morning di salah satu cafe di kota Ambon, senin (11/12/2023).
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku tetap tinggi di tengah perlambatan ekonomi global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Maluku triwulan III 2023 tercatat sebesar 5,69 persen meningkat dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,08 persen.
"Jadi pertumbuhan ekonomi Maluku lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi nasional sebesar Rp4,94 persen, sehingga menempatkan Maluku berada urutan nomor 5 pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.
Sumber lainnya berasal dari penanaman modal bruto atau investasi. Didalamnya capital flows harus masuk di Provinsi sehingga PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) bisa ditopang keatas.
"Kalau dilihat angka PDRB Maluku di triwulan ketiga data BPS 14,6 TRiliun. Kalau diakumulasi satu tahun memproyeksikan sekitar Rp60 triliun. Artinya ada peningkatan yang baik dan signifikan yang tumbuh dari 5,08 persen, ke triwulan III 5,69 persen,"tuturnya.
"Diatas 5 persen ini sesuai dengan target RPJMD yang ditetapkan Pemerintah adalah tumbuh 5 persen, di tengah-tengah kondisi global yang sedang paradoks,"sambung Basalama.
Mantan Kepala Dinas Perdagangan Sulawesi Selatan juga mengakui tingginya pertumbuhan ekonomi juga berasal dari Government Spending, atau ekonomi yang berputar akibat dari dana pemerintah.
Secara keseluruhan Rp3,3 triliun APBD Provinsi Maluku, jika dipresentasikan keseluruhan ke PDRB memberikan kontribusi terhadap pembentukan sebesar 3 persen, atau artikan APBD menstimulasi ekonomi di Maluku.
Untuk itu, Gubernur terus mendorong TGPP dan jajaran di Pemda Maluku untuk terbuka terhadap investasi, sehingga dapat memicu pertumbuhan ekonomi.
"Intinya pertumbuhan ekonomi Maluku tidak hanya diklaim kerja pemerintah sendiri, tetapi kerja kolaborasi pemerintah kabupaten dan kota, pelaku eksportir, stakeholder, UMKM, perbankan dan semua yang mengagresi pertumbuhan ekonomi,"pungkasnya. (NM)