Rovik : Komisi III Identifikasi Beberapa Titik Bencana, Minta Segera di Tangani

Ambon, News Medianusantara.com - Menyikapai bencana yang sering terjadi Komisi III DPRD Provinsi Maluku langsung mendorong dinas terkait dalam hal ini dinas teknis untuk melakukan tanggap darurat bencana sudah diidentifikasi dibeberapa titik, telah mengakibatkan tanah longsor dan Infrastruktur mengalami kerusakan.

Demikian yang di sampaikan anggota Komisi III DPRD Maluku, Rovik Akbar Avifudin, terkait dengan bencana yang terjadi di maluku sudah diidentifikasi beberapa titik. dan memang penanganannya tidak semudah yang kita bayangkan.

Artinya kalau status bencana, maka di minta untuk  segera ditangani, ungkapnya Rovik kepada rekan - rekan media di lantai l gedung parlemen karapan panjang Ambon Kamis, (17/07/25).

“Tapi kalau status kita masih normal seperti ini maka harus secara prosedural di dinas teknis. Ia mengambil contoh kalau talud yang rubuh harus ke Dinas PU, 

Misalnya kalau talut yang rubuh ya harus BPU gitu,” ujar Rovik, kepada wartawan dikantor DPRD Maluku, siang, 

Menurut Rovik, ini sudah diidentifikasi oleh BPD beberapa titik itu sudah ditangani karena memang dia sudah dialokasikan di APBD tahun 2025

“Nah yang belum ditangani itu masih ditangani secara sementara nanti kemudian akan diusulkan di APBD perubahan 2025,” tandasnya.

Lanjut Rovik, itu yang kita bicarakan kemarin.

Nah termasuk juga dengan beberapa ruas jalan yang misalnya jalan-jalan IJD ya yang dibangun oleh Balai Jalan.

“Jalan itu statusnya masih status provinsi dan kabupaten. Tapi penanganannya kemarin itu pembangunannya dibangun oleh Balai Jalan lewat dana infres, infres jalan daerah,” pungjasnya.

Dikatakan, ada beberapa usulan yang muncul pada saat rapat itu adalah kalau bisa jalan-jalan itu diusulkan saja di jalan nasional. Sehingga penanganannya ditangani oleh pusat.

Nah untuk mengantisipasi terus akan misalnya Namlore Namlea lalu di SBB, di Piru, Loki dan sebagainya itu kemarin mereka meminta agar pemerintah setepat memberikan surat kepada pemerintah pusat untuk minta ditangani.

“Nah kalau itu surat itu bisa dikirim bisa sampai di pemerintah pusat maka nanti Balai Jalan yang apa menanganinya,” lanjut Rovik.

Anggota DPRD yang selalu dari Partai berlambang kabah ini mengatakan, untuk merehabilitasi fisik infrastruktur talut misalnya di tengah-tengah, di tial, ambil beberapa titik itu. Itu nanti dikorensikan dengan pemerintah daerah,” pungkasnya.

Menurut Rovik kita tahu bersama situasi keuangan kita dengan efisiensi dan sebagainya itu membutuhkan tentu political will dari kepala daerah.

“Ini nanti akan kita sampaikan untuk kemudian dicari solusi dan jalan keluarnya. Intinya adalah tugas pemerintah pasti akan dilaksanakan,” Jelas Rovik.