Ambon, News Medianusantara.com, - Guna mewujudkan basis data tunggal koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah Tahun 2023, Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Maluku menggelar Rapat Koordinasi Daerah untuk Pendataan Lengkap KUMKM 2023.
Rakorda yang digelar, berlangsung di Hotel Santika Premiere Ambon, Rabu, (30,8/2023), dengan mengusung tema “KUMKM Kuat Maluku Maju”.
Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali IE, M.Si, IPU, yang dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Maritje Pattiwaellapia, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Maluku Nasir Kilkoda,Pimpinan OPD terkait lingkup pemerintah Provinsi Maluku, akademisi, narasumber, pelaku KUMKM, dan unsur lainnya.
Sekda Maluku Ir.Sadali IE, M.Si, IPU, saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Maluku, mengatakan atas nama pemerintah daearah Provinsi Maluku, menyambut baik dan mendukung penyelenggaraan Rakorda di saat ini.
"Sadali menambahkan, rakorda yang di gelar ini, sebagai sarana menyatukan persepsi dalam melaksanakan tugas di bidang statistika.
Sadali juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran BPS Provinsi Maluku, yang selalu bekerja dengan penuh semangat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
“Karakteristik keberadaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM), sangat dinamis berkembang, dimana kebijakan pemerintah dalam memperdayakan KUMKM membutuhkan, indikator data makro dan mikro, by name by address, untuk menunjang urgensi pembangunan basis data tunggal koperasi dan UMKM, dalam rangka penyediaan satu data KUMKM yang akurat dan menyeluruh," jelasnya.
"Pendataan lengkap Koperasi dan UMKM, lanjut Sadali, bertujuan untuk memperoleh data KUMKM yang bergerak di berbagai aktivitas sosial kecuali usaha pertanian, untuk memperoleh informasi terkait pelaku usaha, unit usaha menurut wilayah, maupun lapangan usaha, penggunaan tenaga kerja, pasokan dan pasar, struktur pendapatan dan pengeluaran dari kegiatan berusaha, dan pemanfaatan digitalisasi pada koperasi dan UMKM.
“Ketersediaan data berupa gambaran kebutuhan pelaku Koperasi dan UMKM sangat dibutuhkan untuk keperluan perencanaan dan evaluasi. Untuk itu pemerintah terus berupaya mendorong terciptanya data tunggal melalui sistem informasi terintegrasi, karena penyebaran basis data tunggal yang terintegrasi dan berkelanjutan dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan, penetapan sasaran, pemantauan dan evaluasi program KUMKM, dan pengukuran kinerja,"terangnya.
"Pelaksanaan Pendataan Lengkap KUMKM tahun 2023 dapat berjalan dengan baik jika semua elemen berkolaborasi mulai dari Pemerintah Provinsi, Dinas Koperasi dan UMKM, Pemerintah Kabupaten/Kota, stakeholder, OPD Provinsi maupun Kab/Kota, perguruan tinggi, semua elemen masyarakat yang menjadi sasaran 4 lokasi yakni Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian barat dan Kota Tual,"tegasnya.
“Dirinya menghimbau kepada masyarakat untuk memberikan data dengan sebenar-benarnya, sehingga dapat terwujud data KUMKM yang akurat, berkualitas, bermanfaat dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Maluku.
Sementara itu, kepala BPS Maluku, Maritje Pattiwaelapia, mengatakan, tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan profil data Koperasi dan UMKM yang bergerak di berbagai aktivitas usaha, kecuali usaha pertanian.
“Pattiwaelapia menambahkan, periode pendataan lapangan dimulai dari 15 September sampai 14 Oktober 2023.
"Cakupannya pada 4 kabupaten, mengingat kegiatan BPS di akhir tahun, sehingga diharakan 4 BPS Kabupaten Kota, agar bisa lebih cermat, membuat strategi pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan timeline, sumber daya, dan membagi tugas secara profesional. (MN-02)
Sumber : https://newsmedianusantara.com/sekda-buka-rakorda-pendataan-lengkap-kumkm-2023-detail-449793