Sinergi Lintas Sektor, Pemprov dan Ditjenpas Maluku Hadirkan FORIS Bantu Mantan Binaan

Ambon, News Medianusantara.com, — Proses reintegrasi sosial bagi klien pemasyarakatan setelah menjalani masa pembinaan memerlukan dukungan nyata agar mereka siap kembali ke tengah masyarakat. 

Menjawab kebutuhan tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Maluku menginisiasi pembentukan Forum Reintegrasi Sosial (FORIS) sebagai wadah kolaborasi lintas sektor.

Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan Kanwil Ditjenpas Maluku, Catherian Viodolorin Picauly,S.PAK., MH., menjelaskan bahwa kehadiran FORIS difokuskan untuk mengikis stigma negatif, menekan angka pengulangan tindak pidana (residivisme), serta mengoptimalkan keberhasilan penerimaan kembali para klien.

"FORIS adalah wadah kolaborasi lintas sektor yang dibentuk untuk mendukung penerimaan, pemberdayaan dan pengawasan klien pemasyarakatan di masyarakat," ungkap Catherian saat memberikan keterangan di Kantor Gubernur Maluku, Rabu (26/8/2026).

Skema pendampingan dalam forum ini akan dirancang secara komprehensif, mulai dari pemetaan potensi dan kebutuhan klien, penyusunan program pelatihan, pemberian layanan bantuan, hingga pengawasan dan evaluasi secara berkala.

Untuk memaksimalkan fungsinya, FORIS akan melibatkan berbagai instansi strategis, di antaranya:

- Pemerintah Daerah (Provinsi hingga Kabupaten/Kota)

- TNI dan Polri

- Kementerian Ketenagakerjaan

- Kementerian Sosial

- Kementerian Agama

Langkah strategis ini mendapat apresiasi penuh dari Pemerintah Provinsi Maluku. Asisten I Setda Maluku, Faradilla Atamimi, menegaskan komitmen daerah untuk menindaklanjuti kerja sama pusat melalui regulasi dan perjanjian di tingkat lokal.

"Bagaimana kita melihat saudara-saudara kita yang dibina di pemasyarakatan untuk dapat kembali dengan baik ke masyarakat," tutur Faradilla.

Melalui integrasi ini, para klien pemasyarakatan diharapkan memperoleh akses yang lebih luas terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja mandiri. 

Di samping itu, penguatan peran keluarga dan lingkungan sekitar tetap menjadi pilar utama dalam menciptakan penerimaan yang utuh tanpa diskriminasi.(MN-02)