Skandal SK Kenaikan Pangkat Palsu di Ambon Terbongkar: 45 ASN Jadi Korban, Kerugian Negara Mulai Dihitung

Ambon, News Mediausantara. com, — Kasus dugaan pemalsuan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota Ambon akhirnya menemukan titik terang. 

Berdasarkan hasil audit Inspektorat Kota Ambon, sebanyak 45 ASN dari sekitar 20 sekolah di wilayah tersebut diduga menjadi korban penerbitan SK bodong.

Temuan tersebut diumumkan secara langsung oleh Wali Kota Ambon, Bodewin M Wattimena, didampingi oleh Sekretaris Kota (Sekkot) dan Kepala Inspektorat dalam agenda jumpa pers di Balai Kota Ambon, Senin (9/11/2026).

Wali Kota memaparkan, audit internal yang berjalan sejak 19 Oktober hingga 6 November 2026 itu mencatat adanya penyerahan dana sebesar Rp74,7 juta dari puluhan ASN yang menjadi korban. Imbas dari praktik ini juga berdampak pada keuangan daerah, di mana kelebihan pembayaran gaji sementara masih dalam proses perhitungan rinci dan tercatat mencapai Rp24,6 juta.

"Hasil audit tersebut mengungkap dugaan praktik pengurusan kenaikan pangkat ASN di luar mekanisme resmi pemerintah, dengan melibatkan sejumlah pihak, termasuk seorang perempuan non-ASN yang merupakan istri dari ASN yang bekerja di lingkungan BKPSDM Kota Ambon," ujar Wali Kota.

Berdasarkan penelusuran Inspektorat, benang merah kasus ini bermula dari komunikasi via WhatsApp yang terjalin antarpihak terkait pada 7 November 2025. 

Memasuki periode Januari hingga Maret 2026, seorang wanita berinisial GOKS mulai aktif mendatangi sejumlah sekolah dengan dalih menawarkan jasa pendampingan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi para guru.

Demi meyakinkan  aksi tipu dayanya, GOKS mengenakan atribut seragam ASN serta menenteng surat tugas berlogo kop Dinas Pendidikan yang mencantumkan titel dirinya sebagai konsultan pendidikan. 

Namun, investigasi memastikan bahwa surat tugas tersebut fiktif dan tidak pernah dikeluarkan oleh instansi berwenang.

"Dalam menjalankan aksinya, yang bersangkutan meminta para guru  menyerahkan username, password, serta kode akses aplikasi MyASN milik mereka kepada pelaku. Data rahasia itu kemudian disalahgunakan untuk merombak data kepegawaian secara sepihak, termasuk memanipulasi penetapan angka kredit secara manual.

Gelagat ganjil mulai tercium pada April hingga Mei 2026 manakala para guru menerima dokumen SK yang di duga palsu. Beberapa penerima mendapati kejanggalan berupa tanda tangan yang tidak sesuai dengan tanda tangan pejabat  berwenang. 

Sekalipun salah satu oknum sempat memblokir kontak  komunikasi pada 4 Juni 2026, peredaran SK palsu tersebut terus berlanjut hingga Agustus 2026.

Walikota menjelaskan, persoalan terungkap ketika para ASN mendapati ketidakwajaran nominal gaji yang diterima dari Juli hingga Oktober 2026. 

Titik terang sekaligus kebenaran terwujud pada 15 Oktober 2026, setelah Kantor Regional IV BKN secara resmi menyatakan bahwa Pertimbangan Teknis (Pertek) yang menjadi fondasi penerbitan SK tersebut tidak pernah eksis.

Hasil audit Inspektorat memetakan tiga pihak yang memegang peran berbeda-beda dalam praktik ini :

1. GOKS (Non-ASN): Merupakan istri dari salah satu ASN di BKPSDM Kota Ambon. Berperan sebagai pengumpul dana dari para guru, mengeksekusi akun MyASN korban, memodifikasi angka kredit, hingga menyerahkan SK yang tidak sah.

2. JM (ASN): Mantan operator CASN pada BKPSDM Kota Ambon. Diketahui menampung serta memproses berkas dari GOKS sekaligus memberi pendampingan teknis penetapan angka kredit. Meski demikian, Inspektorat belum menemukan bukti keterlibatan JM dalam membuat SK bodong, sehingga tindakannya dikategorikan sebagai pelanggaran prosedur birokrasi.

3. LR (ASN): Pegawai pada BKPSDM Kota Ambon yang diduga menjadi jembatan penghubung antara GOKS, JM, dan para guru, sekaligus mengarahkan pembuatan angka kredit secara konvensional.

Di sisi lain, 45 ASN yang menyerahkan sejumlah uang serta memakai SK tidak sah demi penyesuaian gaji diposisikan sebagai korban. Kendati demikian, Pemkot Ambon tetap menggarisbawahi adanya unsur kelalaian akibat kurang kehati-hatian para pegawai yang mempercayakan pengurusan kepegawaian kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan.

Pemeriksaan juga menemukan fakta unik di lapangan, di mana sebagian ASN kedapatan memegang dua SK sekaligus, yakni satu dokumen palsu dan satu SK asli yang diproses melalui jalur resmi.

Kondisi  ini membuat sejumlah korban baru menyadari kejanggalan setelah SK kenaikan pangkat yang mereka urus melalui jalur resmi akhirnya diterbitkan.

Menyikapi temuan tersebut, Inspektorat melayangkan sejumlah rekomendasi strategis kepada Wali Kota Ambon, yang meliputi:

- Penguatan sistem kontrol internal serta intensifikasi sosialisasi prosedur kenaikan pangkat agar ASN tidak mudah mengambil jalur pintas.

- Peningkatan pengamanan akses digital MyASN dan pelarangan keras membagikan kredensial akun kepada pihak luar.

- Audit dan verifikasi ulang terhadap seluruh 45 dokumen SK yang diperiksa dengan mencocokkan basis data kepegawaian dengan Pertek BKN.

- Pembenahan tata kelola administrasi dengan memisahkan fungsi pengusul, verifikator, dan pembayar gaji agar setiap SK melalui uji validasi ketat.

- menetapkan sanksi administratif kepegawaian serta mempertimbangkan  penerusan  perkara kepada aparat penegak hukum.

Wali Kota Ambon menegaskan bahwa pihaknya telah menginstruksikan Bagian Hukum Setda Kota Ambon untuk menyerahkan seluruh berkas temuan berikut barang bukti berupa SK asli dan SK yang di duga  palsu kepada aparat penegak hukum (APH).

Ia menekankan bahwa audit internal ini sekadar pintu masuk awal, sementara penentuan unsur pidana, status tersangka, maupun pertanggungjawaban hukum sepenuhnya berada di tangan penegak hukum.

Walikota berharap,  proses penanganan kasus ini dapat memberikan kepastian hukum sekaligus.menjadi momentum pembenahan tata kelola administrasi kepegawaian.

"Kasus ini juga menjadi peringatan bagi seluruh ASN agar tidak mengambil jalan pintas dalam mengurus kenaikan pangkat. Sebab, seluruh proses administrasi kepegawaian harus dilakukan melalui mekanisme resmi dan sistem yang telah ditetapkan pemerintah," pungkas Wali Kota. (MN-02)