Terima Sosialisasi Data Strategi, Sapulette: Kebijakan Pembangunan Berdasarkan Evidence Based Policy

AMBON, News Medianusantara.com -Pj. Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, Robby Sapulette, mengungkapkan kebijakan pembangnan kota ini perlu diarahkan berdasarkan evidence based policy yakni  berbasis bukti dengan menggunakan data, fakta, dan hasil penilitian ilmiah untuk pengambilan keputusan.

“Kebijakan pembangunan harus diarahkan berdasarkan evidence based policy, agar setiap program pemerintah benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkapnya saat membuka kegiatan Sosialisasi Data Strategis Kota Ambon Sekaligus Forum Konsultasi Publik Standar Layanan Statistik, di Ruang Rapat Vlissingen, Balai Kota, Selasa (18/11/25).

Lanjutnya, kegiatan hari ini menjadi ruang strategis untuk memperoleh pandangan, masukan, dan rekomendasi dari berbagai pihak. Standar layanan statistik yang dirumuskan harus mencerminkan prinsip-prinsip; transparan, dan akuntabilitas, keterbukaan dan kemudahan akses, kepastian dan kecepatanan layanan, responsf terhadap kebutuhan pengguna data.

“Kontribusi Bapak/Ibu sekalian sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa layanan statistic daerah semakin berkualitas, adaptif dan mampu menjawab kebutuhan perencanaan pembangunan lintas sektor,” jelasnya

Menurut Sapulette, pengelolaan data yang baik tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, sangat dbutuhkan koordinasi, integrasi, serta komitmen bersama. Oleh sebab itu, dirinya berharap melalui kegiatan ini tentunya akan berpengaruh terhadap upaya pembangunan kota ini menjadi lebih baik kedepannya.

“Saya berharap lahir kesamaan presepsi mengenai data strategis pembangunan Kota Ambon, terutama pada isu-isu prioritas seperti; penngkatan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, penguatan ekonomi daerah, dan pengendalian inflasi,” pungkasnya.

Untuk diketahui sosalisasi ini dihadiri oleh beberapa pimpinan OPD terkait yakni, Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Ketenagakerjaan (Disnakertrans), BKKBN, Dinas Perhubungan (Dishub), BPPRD, Kesbangpol, Pemadam Kebakaran, Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdanganan (Disperindag).