Terkait Efisiensi Anggaran di Maluku, Mercy Barends : Serukan Kerja Sama Lintas Sektor

Ambon, News Medianusantara.com, – Kebijakan  efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat dinilai membawa dampak serius bagi pembangunan dan  pertumbuhan ekonomi  di Maluku.

Anggota DPR RI dapil Maluku, Mercy Chriesty Barends,  sangat prihatin dengan kebijakan pemerintah pusat terhadap pemangkasan anggaran sebesar Rp1,3 triliun untuk Provinsi Maluku.

Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat berdampak serius terhadap pembangunan dan pelayanan publik di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) seperti Maluku.

Pemotongan anggaran berdampak langsung pada turunnya kualitas pelayanan publik hilangnya program-program vital dan melambatnya roda ekonomi daerah dengan struktur wilayah yang tergolong 3t tertinggal terdepan terluar dan Maluku sangat rentan terhadap kebijakan sentralistik seperti ini.

Hal ini disampaikan, Mercy dalam Dialog Publik yang digelar oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku, di Pacific Hotel Ambon, Sabtu, (17/5/2025).

“Tanpa efisiensi saja, kita sudah kewalahan. Apalagi dengan efisiensi seperti ini, pelayanan publik menurun, sejumlah program hilang, dan pertumbuhan ekonomi melambat,” tuturnya.

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, anggaran sebesar Rp1,3 triliun yang seharusnya masuk ke Maluku kini masih tertahan di pusat, akibatnya, pelayanan publik terbatas, PAD terbatas, dan ekonomi tak berputar. Daya beli turun, kemiskinan tetap tinggi. Maluku Terancam Resesi.

Srikandi Maluku ini juga menekankan pentingnya menjadikan kondisi ini sebagai momentum untuk memperbaiki sistem perencanaan anggaran secara menyeluruh. Ia mengkritisi pola anggaran sektoral dan sporadis yang selama ini dijalankan.

Menurutnya, dalam lima tahun terakhir Maluku menerima lebih dari Rp120 triliun dana DIPA masuk ke Maluku. Namun angka kemiskinan tak juga turun signifikan. 

"Nah, kalau dana sebesar itu dibagi rata  ke 1,8 juta jiwa penduduk di Maluku, mestinya rakyat Maluku sudah sejahtera. Tapi ada yang salah di tata kelola anggaran kita,"terangnya.

Untuk itu, perlu adanya  tata kelola  pemerintahan yang baik dan transparan, menolak   praktik-praktik korupsi, mark up dan pemborosan  penyalahgunaan anggaran yang dapat menghambat kemajuan daerah.

Terkait persoalan proyek Lumbung Ikan Nasional (LIN) yang tak kunjung terealisasi, Mercy menolak menjadikan hal itu sebagai alasan stagnasi sektor kelautan. 

Ia mendorong kerja sama pemerintah daerah dengan swasta dan BUMN untuk pengembangan sektor perikanan tangkap dan budidaya, daerah harus bergerak cepat untuk bisa memanfaatkan potensi yang ada

Anggota Komisi X DPR-RI ini, menyerukan perlu adanya kerja sama semua elemen baik itu pemerintah daerah, DPRD, masyarakat, akademisi, untuk sama sama  bersatu menghadapi tantangan efisiensi anggaran di Maluku.

“Kalau kita semua duduk bersama, saya yakin kita bisa keluar dari kemiskinan. 

"Ini soal integritas, kemauan dan kerja sama. Katong bisa keluar dari kemiskinan, kalau kita bersatu," pungkasnya. (MN-02)