Terkait Penyelesain Lahan : Komis I DPRD Maluku Rapat Bersama Danlanud Pattimura Ambon

Ambon,News Medianusantara.com - DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat bersama Komandan Pangkalan Udara (Danlanut) Angkatan Udara (AU) Pattimura Ambon, membahas terkait penyelesaian lahan yang di klaim warga masyrakat adat Air Louw, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon. 

Proyek serategis Nasional yang di programkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pertahanan yang menjadi pembangunan Obyek vital yang dibangun untuk menjamin keamanan negara itu di tolak warga. Untuk DPRD Maluku mengambil langka dengan mengundang pihak-pihak terkait untuk dibahas secara bersama.

Rapat pembahasan dengar pendapat (RDP) bersama komisi I DPRD Maluku dipimpin Wakil ketua DPRD Maluku, Abdul Azis Sangkala, berlansung dilantai 2 ruang paripurna DPRD Maluku, Kamis (21/8/2025).

Sementara itu, dalam rapat masyarakat Adat Nusaniwe telah menyampaikan protes dan menolak untuk tidak melakukan aktifitas di lahan yang menjadi hak milik mereka, karena direncanakan untuk membangun proyek serategis oleh Danlanut AU Pattimura Ambon melalui Kementerian Pertahanan-RI.

Turut hadir dalam Rapat, Walikota Ambon, Bodewin Wattimena, Danlanut Pattimura Aambon, Raja Negeri Nigeri Nusaniwe, masyarakat Lembaga Adat Nusaniwe dan Dinas Kehutanaan Provinsi Maluku serta Balai Kehutanan Pengawasan Hutan Lindung (BKPHL).

Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Abdul Azis Sangkala, mengatakan kita sudah ada kesepakatan tadi dengan semua pihak bahwa Wali Kota akan mengambil alih mediasi bersama masyarakat, agar secepatnya proyek untuk memastikan keamanan negara khususnya pembangunan peradak Maluku bisa terlaksana.

Wakil ketua DPRD Maluku Aziz Sanfmgkala mengatakan, untuk hak-hak masyarakat adat tetap menjadi prioritas utama pemerintah dan wakil rakyat, ungkapnya, usai pimpin rapat bersama Danlanut Pattimura Ambon.

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Ambon, Bodewin WattimemaMengemukakan, saya kira ada tanggung jawab pemerintah kota sebagai pihak yang bisa memediasi proses ini.

“Saya sampaikan tadi bahwa kepentingan negara itu harus diutamakan apalagi ini soal obyek vital yang dibangun di sana untuk menjamin keamanan negara.Tapi di satu sisi yang lain kita juga tetap menghargai hak-hak masyarakat,” ujar Wattimena.

Menurut Wattimena, Karena itu dalam upaya itu nanti pemerintah kota akan memediasi.Pertama dulu dengan antara pemerintah negeri Nusaniwe dengan masyarakatnya. Kita akan mediasi di situ

Dikatakan, Kalau kita sudah satu suara, apa yang mesti dilakukan oleh Kementerian Pertahanan jika ingin membangun, setelah itu, baru kita komunikasikan dengan TNI AU, yang sebagai perpanjangan tangan Kementerian Pertahanan untuk bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan masyarakat.

“Saya rasa kita cari titik temunya di situ. Tidak bisa satu pihak mempertahankan, lagi masyarakat menolak tidak boleh. Kita harus bicara baik-baik,” tegas Wattimena.

Semetara itu, Komandan Pangkalan Udara (Danlanut) Angkatan Udara (AU) Pattimura Ambon, Sugeng, S, menjelaskanKami ingin program strategis nasional ini dapat dibangun di wilayah negeri Nusantara Bangsa

“Tentunya dengan memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan, lingkungan alam, terutama di bekas hutan, kemudian kondisi hewan-hewan tidak merusak kehidupan flora maupun fauna,” ujar Danlantamal.

Lebih lenjut, kata Danlantamal, Kemudian kita juga mengharapkan setelah adanya pembuatan satelit ini membawa manfaat bagi masyarakat sekitarnya untuk menumbuhkan perekonomian, terangnya.