Terobosan Baru di Hari Kesehatan Nasional: Dinkes Maluku Luncurkan "Integrated Island Health System" untuk Atasi Tantangan Rujukan Pasien

Ambon, News Medianusantara.com,— Dinas Kesehatan Provinsi Maluku resmi memperkenalkan inovasi terbarunya bernama Integrated Island Health System di sela-sela puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62. 

Peluncuran sistem tata kelola layanan kesehatan terintegrasi ini berlangsung di halaman Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, kawasan Karang Panjang (Karpan), Ambon, pada Sabtu (7/11/2026).

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, dr. Elna Sitourisme Anakotta, Sp.M, mengungkapkan bahwa inovasi ini dirancang khusus untuk menjawab tantangan geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan. 

Tantangan tersebut meliputi keterbatasan akses transportasi hingga persebaran fasilitas medis yang belum merata di 11 kabupaten/kota.

Menurut Elna, berbagai aplikasi dan sistem pelayanan kesehatan sebetulnya sudah dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan. 

Namun, operasionalnya selama ini masih berjalan secara  terpisah sehingga memerlukan penguatan lewat koordinasi terpadu di tingkat provinsi.

"Kami memperkuat sistem-sistem yang sudah ada dari Kementerian Kesehatan melalui command center di Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. 

Untuk daerah kepulauan seperti Maluku, dengan akses yang sangat terbatas, dibutuhkan satu mekanisme yang mampu mengatur tata kelola pelayanan kesehatan secara terintegrasi," ujar Elna.

Salah satu fokus utama dari penerapan Integrated Island Health System adalah membenahi persoalan rujukan pasien. Selama ini, sering  terjadi kasus di mana pasien dari daerah yang sudah tiba di rumah sakit tujuan justru terlantar atau kesulitan mendapatkan tempat tidur akibat kapasitas yang penuh.

Melalui sistem baru ini, pasien dari wilayah kabupaten/kota maupun daerah terpencil dipastikan sudah dapat mengetahui status ketersediaan rumah sakit tujuan sebelum proses rujukan diberangkatkan. 

Dengan demikian, alur rujukan akan disesuaikan secara akurat berdasarkan ketersediaan fasilitas, kapasitas tempat tidur (bed availability), serta keberadaan dokter spesialis yang relevan.

"Harapan kami ke depan, tidak ada lagi pasien yang sudah dirujuk kemudian harus berteriak karena tempat tidur di rumah sakit tujuan penuh. Ketika pasien datang dari kabupaten/kota atau daerah terpencil, mereka sudah mengetahui rumah sakit mana yang akan menjadi tujuan rujukan," tegasnya.

Selain rujukan, sistem ini juga mengintegrasikan data kesehatan secara real time. Melalui pusat kendali (command center) di tingkat provinsi, Dinas Kesehatan dapat memantau langsung perkembangan kasus, kondisi layanan, hingga kebutuhan mendesak di setiap daerah berdasarkan laporan berkala dari dinas kesehatan kabupaten/kota.

Elna juga menyoroti bahwa persoalan layanan kesehatan tidak melulu soal penambahan jumlah tempat tidur. Berdasarkan evaluasinya, kapasitas tempat tidur di Kota Ambon sebenarnya sudah memadai untuk melayani warga lokal, Maluku Tengah, hingga Seram Bagian Barat (SBB).

Kendati demikian, lonjakan beban sering terjadi karena pasien dari seluruh penjuru 11 kabupaten/kota kerap memusatkan pilihan rujukan ke rumah sakit tertentu di Kota Ambon saja. 

Padahal, fasilitas kesehatan di kabupaten/kota lain juga memiliki tenaga medis dan fasilitas yang sanggup menangani berbagai kasus.

Oleh karena itu, optimalisasi sistem rujukan berjenjang berbasis aplikasi Sisrute Kemenkes akan diintegrasikan agar distribusi pasien berjalan lebih seimbang. Jika rumah sakit rujukan utama mengalami kepenuhan, sistem akan mengarahkan pasien ke fasilitas alternatif lain yang memiliki ketersediaan tempat tidur dan dokter spesialis yang dibutuhkan.

Ia turut berpesan agar beban keterbatasan fasilitas tidak serta-merta dilimpahkan kepada tenaga kesehatan di lapangan. 

Menurutnya, tenaga medis sudah mengemban kewajiban memberikan pelayanan terbaik, yang tentunya harus ditopang oleh sistem distribusi dan rujukan yang tertata dengan baik.

Dalam tahap awal pengembangannya, Integrated Island Health System dirancang dengan tujuh komponen utama. Saat ini, dua komponen krusial telah resmi mulai diimplementasikan.

Komponen pertama berfokus pada integrasi data seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, baik rumah sakit maupun puskesmas yang disinkronkan dengan sistem Pusdatin dan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku.

Sementara itu, komponen kedua adalah penguatan pelayanan kesehatan bergerak (mobile health service). Sebagai langkah awal atau pilot project, program ini sudah mulai berjalan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) guna memetakan berbagai kendala riil di lapangan, mulai dari aksesibilitas hingga ketersediaan tenaga medis.

Mengakhiri keterangannya, Elna mengajak insan pers dan media massa untuk mengawal penyebaran informasi program ini secara objektif dan berimbang, demi memastikan pemahaman publik sejalan dengan realitas di lapangan.

"Kami melakukan ini secara bertahap. Karena itu, kami memohon kerja sama bapak dan ibu wartawan. Kalau ada informasi yang belum jelas, sebaiknya ditanyakan terlebih dahulu agar apa yang ditulis sesuai dengan kondisi dan kenyataan di lapangan," pungkasnya.(MN-02)