Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Heljanan Tekankan Pentingnya Percepatan & Perluasan Digitalisasi Transaksi

Ambon, News Medianusantara.com, –Upaya mendorong elektronifikasi transaksi pemerintah daerah terus ditingkatkan, karena data yang akurat dan konsisten menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengukur keberhasilan program memantau efisiensi, memastikan transparasi dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki untuk mencapai target digitalisasi.

Input data yang keliru dapat mengakibatkan penilaian yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan program ETPD, seperti peningkatan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi

Penegasan ini disampaikan, Rudy Simson Heljanan, Kepala Bidang Verifikasi, pembukuan, pertimbangan keberatan, validasi dan pengurusan pajak pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon,

usai pelaksanaan Rakorda Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Maluku, di Swiss Bellhotel Ambon, Selasa, (25/11/2025).

Rudy menekankan pentingnya percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi di pemerintah daerah sebagai langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Indeks penilaian ETPD harus melalui proses pentahapan yakni tahap inisiasi, tahap berkembang, maju dan digital dengan syarat yang harus dipenuhi baik aspek implementasi penyerapan anggaran, penggunaan pembayaran pajak daerah baik secara online maupun dengan pembayaran,"tuturnya.

Selain itu, belanja daerah baik menggunakan kartu kredit pemerintah daerah maupun kartu kredit Indonesia, kanal pembayaran digital lain yang memudahkan masyarakat sehingga dapat diakses oleh masyarakat dan pemerintah.

Mengidentifikasi area perbaikan

Jika data yang dimasukkan salah dan tidak akurat, pemerintah daerah tidak dapat mengetahui secara pasti dimana kendalanya. Hal ini menghambat upaya perbaikan untuk meningkatkan partisipasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi,"jelasnya.

Menjamin kualitas laporan

Pejabat atau admin peng-input data yang sering mutasi menjadi penghambat stabilitas pelaporan.

Kesalahan menginput data bisa menyebabkan laporan tidak bisa dipertanggung jawabkan, dan dapat berdampak bagi pelaksanaan program digitalisasi akibat dari ketidakakuratan input data, '"terangnya.

Menurutnya, perubahan mindset masyarakat Maluku membutuhkan proses panjang, sehingga edukasi dan sosialisasi perlu dilakukan secara berkelanjutan, misalnya,

program Walikota jumpa rakyat, Jumat bersih, pertemuan tingkat pimpinan hingga perangkat desa/kelurahan,

sosialisasi melalui media cetak dan elektronik, " tambahnya.

Sembari berharap, kolaborasi antara seluruh stakeholder yang ada, baik itu pemerintah, dunia usaha, perbankan, sehingga dapat memberikan akses bagi masyarakat untuk melakukan transaksi transaksi secara non-tunai,"pungkasnya. (MN-02)