DPRD Maluku Minta Dinas Perhubungan Antisipasi Lonjakan Penumpang Jelang Mudik Lebaran

Ambon, News Medianusantara.com - Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Abdullah Kelilauw, meminta Dinas Perhubungan mengantisipasi potensi penumpukan penumpang menjelang arus mudik Lebaran, khususnya di wilayah Pulau Seram yang memiliki komunitas muslim cukup besar.

Kelilauw menilai meskipun kondisi transportasi saat ini terlihat normal, lonjakan penumpang biasanya terjadi sekitar tujuh hari sebelum Hari Raya Idulfitri.

“Kalau kita lihat dari penjelasan tadi memang terlihat normal. Tapi biasanya penumpukan penumpang itu terjadi tujuh hari sebelum Lebaran, terutama di daerah yang komunitas muslimnya cukup besar seperti di Seram Timur,” ujar Kelilauw dalam rapat gabungan Komisi II dan Komisi III DPRD Maluku bersama mitra kerja menjelang Idulfitri di ruang paripurna DPRD Maluku, Kamis (5/3/2026).

Ia mengingatkan pengalaman pada tahun sebelumnya ketika banyak warga kesulitan mendapatkan kapal untuk mudik. Saat itu, pemerintah daerah bahkan berupaya membantu masyarakat melalui berbagai inisiatif, termasuk memfasilitasi transportasi gratis.

Namun, menurut dia, program mudik gratis yang tersedia tahun ini masih terbatas. Salah satunya adalah layanan kapal Santika yang hanya dijadwalkan satu kali pelayaran pada 13 Maret untuk beberapa wilayah di Pulau Seram.

“Program mudik gratis di kapal Santika ini hanya satu kali, tanggal 13. Sementara masyarakat di beberapa daerah di Pulau Seram tidak punya banyak pilihan transportasi lain selain kapal,” katanya.

Selain itu, DPRD juga mempertanyakan kesiapan operasional kapal perintis Sabuk Nusantara 80 (Sabuk 80) yang selama ini menjadi salah satu sarana transportasi penting bagi masyarakat di wilayah tersebut.

Ia menilai jika kapal tersebut belum kembali beroperasi, masyarakat akan menghadapi kesulitan karena harus menempuh perjalanan lebih jauh dengan biaya yang lebih mahal.

“Kalau tidak ada kapal, masyarakat harus memutar perjalanan. Biaya yang biasanya sekitar Rp250.000 bisa menjadi jauh lebih mahal karena harus lewat jalur lain dan membayar tambahan biaya,” ujarnya.

Karena itu, DPRD meminta pemerintah daerah dan pihak terkait memastikan ketersediaan armada kapal serta memperjelas jadwal operasional Sabuk 80 agar masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dengan aman dan terjangkau.