DPRD Curiga Ada Yang Sembunyikan Dokumen Dana BOS dan DAK SMK di Dinas Pendidikan Maluku

Ambon, News Medianusantara.com - Rapat kerja Komisi I DPRD Provinsi Maluku bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) pada Rabu (25/6/2025) diwarnai temuan mengejutkan.

Kepala Dinas Pendidikan Maluku, Jems Lewakabessy, melaporkan hilangnya 30 karung dokumen penting dari gudang penyimpanan milik dinas hilang bagaikan di telan bumi alas tanpa jejak.

Betapa tikak? dokumen yang raib tersebut berisi laporan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2019-2024, Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019-2023 untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta berbagai dokumen pendukung lainnya.

“Secara rasional, 30 karung dokumen tidak mungkin hilang begitu saja. Satu karung tidak bisa dibawa oleh satu orang. Harus lebih dari satu orang karena volumenya berat,” ungkap Lewakabessy di hadapan Komisi I DPRD Maluku.

Ia menambahkan bahwa tidak ada tanda-tanda kerusakan pada gudang penyimpanan, sehingga memunculkan kecurigaan adanya unsur kesengajaan atau pihak-pihak tertentu yang terlibat.

“Kami telah melaporkan hal ini ke Gubernur, Wakil Gubernur, dan ditindaklanjuti ke Polresta Ambon,” jelasnya.

Polresta Ambon saat ini sudah memeriksa Kepala Bidang SMK serta dua orang staf, dan juga dijadwalkan akan memeriksa delapan orang petugas keamanan yang bertugas di kantor Dinas Pendidikan.

“Kami percaya pihak kepolisian akan bekerja profesional. Jika dalam proses pemeriksaan ada bukti kuat, kami tidak segan-segan memberikan sanksi disiplin kepada ASN yang terlibat. Untuk sanksi pidana kami serahkan penuh kepada pihak berwenang,” tegas Lewakabessy.

Ketua Komisi I DPRD Maluku, Solichin Buton, yang memimpin rapat menyatakan keprihatinannya dan berjanji akan mengawal proses hukum hingga tuntas.

“Kami curiga ada hal besar yang disembunyikan. Kami akan kawal terus proses ini, dan berharap aparat kepolisian mengungkap tuntas kasus ini,” ujarnya.

Rapat ini sejatinya membahas kontrak guru PPPK dan berbagai isu lainnya di lingkup Dinas Pendidikan, namun mencuatnya kasus hilangnya dokumen BOS dan DAK tersebut menjadi sorotan utama.