Laipeni: Desak APH Usut Tuntas SPPD Fiktif Dinas Pendidikan Provinsi Maluku

Ambon, News Medianusantara.com - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Maluku John Laipeni, desak aparat penegak hukum (APH) baik polisi maupun kejasaan untuk mengusut tuntas berbagai dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Maluku.

Pernyataan tersebut, di sampaika Laipeni kepada News Media Nusantara.com di lantai l gedung DPRD Karang Panjang Ambon, Kamis (18/09/25)

Menurutnya, terkait kasus Surat Perintah Pembayaran (SPP) fiktif dan menjadi biang kerok di Dinas Pendidikan Provinsi Maluku dan menjadi pertayaan besar di tengah - tengah masyarakat agar aparat penegak hukum dapat menusut tuntas masalah tersebut.

Oleh karena itu, " Saya menekankan pentingnya keseriusan aparat hukum," baik dari pihak kepolisian maupun kejaksaan, dalam menangani berbagai kasus hukum yang merugikan daerah ini, ungkapnya.

“Fraksi Gerindra mendukung kerja nyata aparat hukum. Namun, kami minta Kejaksaan dan Kepolisian jangan hanya berwacana. Sampai sekarang belum ada satu pun penetapan tersangka dalam kasus-kasus besar di Maluku, termasuk dugaan SPP fiktif yang merugikan daerah,” tegas Laipeni.

Ia menambahkan, instruksi Presiden RI sangat jelas untuk bertindak tegas terhadap para pelaku korupsi yang memperparah kemiskinan masyarakat.Karena itu, aparat diminta tidak setengah-setengah dalam bekerja.

“Kalau memang belum cukup bukti, ya cari lagi. Cari saksi tambahan, cari alat bukti yang kuat. Jangan berhenti di tengah jalan. Kalau aparat tidak serius, Fraksi Gerindra akan menyampaikan laporan dan informasi lanjutan ke DPP Partai di Jakarta,” ujarnya.

Laipeni menyebut, Fraksi Gerindra sebagai perpanjangan tangan partai akan terus memonitor proses hukum yang berjalan.

Ia juga mengingatkan agar Kejati Maluku, Polda Maluku, hingga seluruh Kejari di 11 kabupaten/kota bekerja secara profesional dan serius untuk mengusut tuntas terhadap masalah - masalah yang terjadi di daerah ini, ingatanya.

“Kami tidak ingin kerja-kerja hukum hanya sebatas retorika, yang tidak berdampak nyata bagi masyarakat. Kinerja aparat di Maluku akan kami laporkan secara langsung ke pimpinan partai, baik di tingkat provinsi maupun pusat,” pungkasnya.

Diketahui, kasus dugaan SPP fiktif di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku terus menjadi sorotan masyarakat, namun hingga kini belum ada kejelasan proses hukum dari pihak terkait (N - MN)