John Laipeny : Cuaca Buruk Jadi Penyebab Kelangkaan BBM dan Beras MBD

Ambon,News Medianusanyara.com - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Maluku, John Laipeny, menyoroti kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan beras yang terjadi di sejumlah wilayah Maluku akibat cuaca ekstrem. Ia meminta agar pihak terkait, khususnya Pertamina dan Bulog, melakukan antisipasi lebih awal agar kebutuhan masyarakat yang ada di Maluku Barata tetap terpenuhi.

John menjelaskan, distribusi BBM sempat terhambat karena gelombang tinggi dan cuaca buruk yang menyebabkan kapal tanker tidak dapat melakukan pembongkaran di pelabuhan sesuai jadwal. Selain itu, terdapat keterbatasan standar pelabuhan di beberapa daerah yang membuat proses bongkar muat BBM tidak bisa dilakukan secara langsung.

“Kelangkaan memang terjadi karena cuaca ekstrem. Kapal tidak bisa membongkar muatan sesuai jadwal, sementara PLN dan kebutuhan masyarakat sangat bergantung pada pasokan BBM tersebut,” ujar John, di Balai Rakyat DPRD Maluku. Senin (26/1/2026).

Ia menambahkan, persoalan serupa juga dialami Bulog dalam pendistribusian beras. Akibat kesalahan perhitungan dan tertundanya pengiriman karena peringatan cuaca buruk dari BMKG, stok beras di pasar mulai menipis dan harus diberlakukan sistem pembatasan penjualan.

“Kami turun langsung ke lapangan dan melihat sendiri kondisi di bawah. Ini menjadi catatan penting agar ke depan Bulog dan Pertamina bisa mengantisipasi lebih dini, termasuk memastikan operator menyetor kewajiban lebih awal supaya stok aman,” tegasnya.

Meski demikian, John mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, Pertamina, dan Bulog yang akhirnya berhasil menormalkan kembali distribusi, termasuk pembukaan kembali salah satu SPBU yang sempat mengalami kendala operasional.

Dalam kesempatan yang sama, John juga menyampaikan hasil kunjungan Komisi II DPR RI ke Kementerian Pertanian. Kunjungan tersebut membuahkan hasil positif dengan disetujuinya anggaran lebih dari Rp350 miliar untuk Provinsi Maluku.

“Semua usulan pemerintah daerah, baik dari Gubernur, Wakil Gubernur, maupun Pemprov Maluku, disetujui. Bahkan tidak satu pun yang ditolak,” ungkapnya.

Selain anggaran, Kementerian Pertanian juga mengirimkan tim untuk menjajaki pendirian dua pabrik besar di Maluku, termasuk pabrik pakan ayam dalam program nasional PSN Ayam Merah Putih, serta pengembangan komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, pala, dan jambu mente.

Namun demikian, sebagai wakil rakyat dari Dapil VII, John menyayangkan sikap dinas teknis di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang tidak mengusulkan pupuk bersubsidi untuk tahun 2026. Akibatnya, dua kabupaten tersebut tidak mendapatkan alokasi pupuk.

Ia juga menyoroti penolakan program panel surya pompa air di Kabupaten Maluku Barat Daya. Dari 15 unit yang dialokasikan, hanya lima unit yang diterima karena dinas teknis setempat menolak dengan alasan keterbatasan lahan.

“Sebagai anak daerah Maluku Barat Daya, saya sangat menyayangkan hal ini. Program yang sangat baik justru ditolak, sehingga daerah kita hanya menerima sebagian kecil,” katanya.

Selain itu, John menyinggung persoalan transportasi laut, khususnya penghapusan rute Pulau Luang yang dinilai sangat merugikan masyarakat karena pulau tersebut merupakan sumber ekonomi penting hasil laut.

Ia berharap pemerintah daerah dan dinas teknis di kabupaten lebih aktif dan hadir dalam rapat-rapat penting di tingkat provinsi maupun pusat.

“Efisiensi boleh dilakukan, tapi jangan mengorbankan kepentingan masyarakat. Kalau memang berpihak kepada rakyat, maka kehadiran dan peran aktif dinas teknis itu wajib,” tutup John.