PAD SBB Turun Grastis, Pemerintah Dinilai Sibuk Urus Kekuasaan

Ambon, News Medianusantra.com - Perbandingan kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, dan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku, memunculkan kritik tajam terkait orientasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di daerah.

Dalam kajian yang disampaikan Tokoh Masyarakat SBB sekaligus Praktisi Hukum, Marsel Maspaitella, SH, tèrtius adanya kesenjangan besar antara capaian PAD kedua daerah, meski kerangka hukum fiskal keduanya serupa.

PAD Tulungagung Naik, SBB Justru Menurun

Data terbaru menunjukkan Tulungagung menargetkan PAD 2025 sekitar Rp776,31 miliar dengan realisasi hingga Oktober sebesar Rp473,94 miliar atau 61,05 persen.

Sumber PAD didominasi pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta PAD sah lainnya, ujar Marsel lewat rilisnya Rabu (3/12/2025) .

Sementara itu, SBB menargetkan PAD 2024 sebesar Rp26 miliar, namun realisasinya hanya Rp18,39 miliar atau 70,75 persen. Bahkan Bupati SBB mengakui PAD kabupaten tersebut merosot dari sekitar Rp39 miliar pada 2022 menjadi sekitar Rp18 miliar pada 2024.

Maspaitella menegaskan perbedaan ini bukan soal letak geografis, tetapi soal kualitas tata kelola dan keberpihakan pemerintah pada pelayanan publik.

Kerangka Hukum Sama, Namun Implementasi Berbeda

Secara regulasi, Tulungagung menggunakan Perda 11/2023 dan telah memperbaruinya melalui Perda 01/2025 untuk mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah.

SBB juga memiliki Perda 2/2024 dan telah melakukan bimbingan teknis implementasi.

Namun menurut Maspaitella, Perda di SBB belum efektif karena tidak diikuti reformasi pelayanan dan pengawasan.

“Di SBB, Perda hanya berhenti sebagai teks. Tidak menjadi instrumen perubahan,” ujarnya.

Tulungagung Gerakkan Ekonomi, SBB Abaikan Potensi

Tulungagung menggerakkan sektor UMKM, perdagangan, pasar, RSUD, serta event-event publik yang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi dan PAD.

Sebaliknya, SBB dinilai belum mampu mengoptimalkan potensi perikanan, pertanian, pariwisata, dan jasa lokal.

Menurut Maspaitella, potensi ekonomi di SBB “tidur”, sementara ego kekuasaan justru mendominasi.

Pemerintahan SBB Dinilai Kurang Partisipatif

Maspaitella menyebut tren penurunan PAD SBB berkaitan dengan lemahnya partisipasi publik serta pola komunikasi pemerintah yang elitis dan tertutup. Kondisi ini dinilai menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat sehingga berpengaruh pada kepatuhan fiskal.

“Jika pemerintah alergi kritik, masyarakat pun enggan berkontribusi. Trust adalah modal fiskal,” tegasnya.

Risiko Ketergantungan pada Pusat

Ia mengingatkan bahwa lemahnya PAD akan membuat SBB semakin bergantung pada transfer pusat, yang berpotensi menghambat kemandirian fiskal daerah.

Ajakan untuk Pemimpin SBB

Di akhir kajian, Maspaitella menegaskan perlunya perubahan pola pikir pemimpin SBB.

“Yang perlu dibatasi bukan potensi rakyat, tetapi ego kekuasaan. Pemimpin harus kembali ke posisi asal: pelayan masyarakat, bukan raja,” ujarnya.

Menurutnya, apa yang dicapai Tulungagung menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang dikelola dengan transparan, partisipatif, dan berorientasi pelayanan dapat berdampak nyata bagi masyarakat dan PAD daerah.