Bupati Asri Arman Dituntut Hentikan Nepotisme,Terapkan Meritokrasi dalam Birokrasi SBB

Ambon, News Medianusantara.com - Reformasi birokrasi di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) bukan sekadar jargon politik, melainkan sebuah kebutuhan mendesak agar pemerintahan kabupaten dapat hadir secara adil, efektif, dan bebas dari praktik nepotisme dalam melayani masyarakat.

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tegas mengamanatkan prinsip merit system, yaitu menempatkan aparatur sipil negara berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja, bukan karena kedekatan politik atau hubungan pribadi.

Namun, pelaksanaannya di lapangan masih jauh dari harapan, Ujar Ismail M. Lussy di Ambon, sabtu (13/9/2025).

Menurut Lussy, banyak jabatan strategis di Kabupaten SBB masih diisi oleh mereka yang memiliki kedekatan dengan Bupati Asri Arman, bukan oleh yang berkompeten.

Fenomena “like and trust” masih sering mengalahkan prinsip “right man on the right place”.Kondisi ini menyebabkan birokrasi berjalan lamban, miskin inovasi, dan menjadi arena balas budi politik.

Ismail menambahkan, Jobfit seharusnya menjadi alat evaluasi objektif untuk menilai kesesuaian ASN dengan jabatan yang diemban berdasarkan kapasitas, rekam jejak, dan integritas.

Namun di SBB, Jobfit sering kali hanya jadi formalitas tanpa standar ketat dan bahkan sekadar legitimasi untuk keputusan yang sudah “diatur” sebelumnya.

“Kritik keras saya adalah birokrasi tidak boleh menjadi alat politik kekuasaan. Merit system bukan sekadar hiasan UU ASN, tetapi fondasi untuk mencegah budaya patronase yang merusak daerah,” tegas Ismail.

Ia mendesak Bupati Asri Arman untuk berani melakukan perubahan nyata, melaksanakan Jobfit secara terbuka, melibatkan asesor independen, dan mempublikasikan hasilnya agar masyarakat dapat mengawasi. Transparansi dan profesionalisme dalam penempatan pejabat adalah kunci birokrasi yang sehat.

Reformasi birokrasi adalah ujian kepemimpinan. Bupati yang kuat tidak takut kehilangan loyalis politik demi menegakkan profesionalisme.

Saatnya menjalankan amanat UU ASN dengan memperkuat merit system dan menjadikan Jobfit sebagai mekanisme seleksi yang kredibel.

"Hanya dengan cara itu birokrasi akan menjadi mesin pelayanan yang berpihak pada rakyat, bukan kepentingan segelintir elite,” pungkas Ismail.

Ismail juga menegaskan, jika Bupati Asri Arman tidak menunjukkan perubahan nyata, ia tidak akan ragu memberikan kritik selama periode kepemimpinan lima tahun ke depan.