Pemkab Buru Selatan Fokus Kembangkan Pangan Lokal Hotong dan Dapur Program MBG di Wilayah 3T

Ambon, News Medianusantar.com,— Pemerintah Kabupaten Buru Selatan berkomitmen memperkuat ketahanan pangan lokal sekaligus menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah strategis ini diwujudkan melalui pembinaan budi daya tanaman hotong dan percepatan sarana dapur di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Bupati Buru Selatan, La Hamidi, menegaskan bahwa hotong merupakan bahan pangan bernilai sejarah tinggi yang dikonsumsi warga secara turun-temurun. Oleh karena itu, komoditas khas tersebut tidak akan dikesampingkan dalam agenda pembangunan daerah.

"Hotong tetap jalan. Tidak mungkin diberhentikan semua, karena ada masyarakat yang membutuhkan penyesuaian. Di masyarakat tertentu dan wilayah tertentu, hotong ini sudah turun-temurun," kata La Hamidi saat diwawancarai di sela-sela Pelantikan DPW/DPD PAN se-Provinsi Maluku di Hotel Santika Ambon, Rabu (2/9/2026).

Saat ini, program penguatan hotong dijalankan bertahap dan telah menjangkau tiga desa di Buru Selatan. Pemkab menilai pelestarian hotong penting untuk menjaga tradisi pangan warisan leluhur.

Selain memperkuat pangan lokal, Pemkab Buru Selatan memfokuskan perhatian pada penyediaan fasilitas pendukung program MBG. Tahap awal penyiapan fasilitas ini dimulai dari wilayah Purwoselatan.

"Untuk sementara di Purwoselatan baru tiga dapur yang dipersiapkan. Yang lainnya sesuai dengan 3T. Juknis terbarunya baru keluar dan selanjutnya akan dilakukan proses pembangunan dapur 3T yang sudah ditentukan titiknya," ujar La Hamidi.

Pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar penentuan titik lokasi dan proses konstruksi berjalan sesuai pedoman teknis yang berlaku.

Pada kesempatan yang sama, La Hamidi meminta warga mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan yang rentan terjadi di beberapa kecamatan, seperti Leksula, Ewiri, dan Waemulang.

Para camat dan kepala desa telah diinstruksikan untuk mengedukasi masyarakat agar tidak membersihkan lahan dengan cara dibakar.

"Yang paling pertama dilakukan adalah memerintahkan kepada seluruh camat untuk menyampaikan ke desa-desa di wilayah kerjanya agar ada langkah antisipasi. Kepala desa bersama masyarakat harus menghindari proses-proses pembakaran yang dapat berdampak luas dan merusak tanaman-tanaman yang ada," tegasnya.

La Hamidi mengingatkan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan dan tidak sembarangan menyalakan api demi mengamankan kawasan pertanian warga. (MN-02)