Serap Aspirasi, Komisi II DPR RI Kunker ke Bank Maluku Malut

Ambon, News Medianusantara.com, - Komisi II DPR RI konsisten dalam memperkuat pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMD serta menangani pembinaan dan pengawasan BUMD secara nasional.

Komisi II lebih fokus kepada pemerintahan dalam negeri, salah satunya adalah peran BUMD dan evaluasi perbankan daerah.

BUMD adalah bagian dari badan usaha milik daerah yang tujuannya membangun perekonomian daerah.

Hal tersebut disampaikan, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf kepada wartawan, usai melakukan kunjungan kerja spesifik dan pengawasan ke Bank Maluku Malut, di Ambon, Kamis, (16/4/3026).

Yusuf menilai peran Bank Daerah milik BUMD belum mampu berkontribusi untuk meningkatkan daya beli masyarakat kecil sekaligus belum berkontribusi dalam pembangunan daerah.

"Nah, kami saat ini sedang menyusun RUU BUMD. RUU BUMD ini, tidak hanya untuk perbankan, tapi mendorong BUMD yang sebagian besar digunakan dana dari rakyat itu bisa kembali berputar.

Menurutnya RUU BUMD akan menjadi harapan sekaligus payung hukum yang kuat terhadap BUMD.

“Seiring dengan dipangkasnya dana transfer keuangan daerah, efisiensi, keuangan pusat ditransfer ke daerah mengalami pemotongan 40% - 50%. Sehingga banyak pemerintah daerah yang tidak melakukan investasi, sebaliknya hanya berputar mengenai APBD dan penyaluran kepada PNS untuk membayar gaji pegawai dan kredit pegawai.

Kita berharap kedepannya melalui RUU BUMD ini dapat meningkatkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di sektor mikro dan sektor pasar.

" Selama ini pengawasan terhadap BUMD belum memiliki standar nasional yang seragam, sehingga evaluasi kinerja dan pembinaan berjalan berbeda antar daerah,"jelasnya.

Lebih lanjut, ia mencontohkan, Maluku yang kaya dengan sumber daya alam, lautan yang luas, namun tidak ada kredit perbankan yang dikhususkan untuk para nelayan, sektor perikanan, sektor pertanian, ada juga sektor pertambangan di Malut, ini yang harus menjadi perhatian dan bagaimana peran BUMD itu sendiri.

"Ini menunjukkan, bahwa bank daerah mampu bersaing dan berkembang di tengah dominasi bank besar baik yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) maupun perbankan.

Padahal seharusnya bank daerah harus mampu menjadi motor penggerak bagi daerah tersebut, bank daerah harus benar benar sehat, spesifik terhadap penguatan ekonomi daerah sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,"pungkasnya.(MN-02)