Terdapat 136 Desa DI Maluku Belim Menikmati Jaringan Listrik, DPRD Tetap Kawal

Ambon, News Medianusantara.com- Masih terdapat 136 desa di Provinsi Maluku yang belum menikmati akses listrik. Fakta ini diungkapkan oleh General Manager PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Awat Tuhuloula, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPRD Provinsi Maluku awal pekan ini di Ambon.

Dalam rapat tersebut, Tuhuloula menyampaikan bahwa hingga tahun 2024, PLN mencatat masih ada puluhan desa di berbagai kabupaten di Maluku yang belum terjangkau jaringan listrik, terutama desa-desa terpencil dan terluar yang secara geografis sulit diakses.

“Jumlah desa yang belum terlistriki saat ini tercatat sebanyak 136 desa. Kami menyadari bahwa listrik adalah kebutuhan dasar masyarakat, namun upaya untuk melistriki seluruh desa memerlukan proses bertahap, dukungan anggaran, serta tantangan teknis dan geografis yang harus diatasi,” jelasnya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, PLN telah menyusun rencana bertahap dalam menyambungkan jaringan listrik ke desa-desa tersebut. Program ini akan dilaksanakan mulai tahun 2025 dan ditargetkan selesai pada tahun 2027.

Rincian rencana tersebut adalah sebagai berikut: tahun 2025: 50 desa akan mulai dialiri listrik, tahun 2026: 42 desa, dan tahun 2027: 44 desa.

Menurut Tuhuloula, prioritas desa-desa yang akan dilistriki ditentukan berdasarkan kesiapan infrastruktur, jumlah penduduk, dan pertimbangan teknis lainnya.

“Kami mohon dukungan semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, agar proses ini berjalan lancar. Kami juga mengimbau masyarakat untuk bersabar dan mendukung proses pembangunan infrastruktur listrik ini,” tambahnya.

Sementara itu, menanggapi pemaparan dari pihak PLN, Komisi II DPRD Provinsi Maluku menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya di desa-desa yang belum mendapatkan akses listrik.

“Kami memahami bahwa listrik bukan hanya soal penerangan, tetapi juga soal pendidikan, kesehatan, dan perekonomian warga. Karena itu, Komisi II akan terus mengawasi dan mendorong agar proses elektrifikasi ini dilakukan secara adil dan tepat waktu,” ujar perwakilan Komisi II.

Untuk itu ,DPRD meminta agar PLN transparan dalam menyampaikan progres pembangunan serta membuka ruang koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah kabupaten/kota agar program ini tidak mengalami hambatan birokrasi.

Sebagian besar desa yang belum terlistriki berada di wilayah-wilayah yang secara geografis cukup menantang, seperti pulau-pulau kecil, wilayah pegunungan, dan daerah terpencil yang belum memiliki akses jalan memadai. Selain itu, besarnya anggaran yang dibutuhkan juga menjadi tantangan tersendiri.

Meski demikian, Tuhuloula menegaskan bahwa PLN tetap berkomitmen untuk mewujudkan elektrifikasi desa secara menyeluruh demi mendukung program pemerintah dalam pemerataan pembangunan nasional.