Wagub Maluku Dorong Realisasi Pembangunan PLBN Wonreli di MBD

Ambon, News Medianusantara.com – Pemerintah Provinsi Maluku bergerak cepat mendorong percepatan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Wonreli, Maluku Barat Daya (MBD), sebagai upaya memperkuat kedaulatan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.

Pembangunan PLBN Wonreli bukan sekadar memenuhi kebutuhan daerah, tetapi merupakan pelaksanaan amanat kebijakan nasional untuk memperkuat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan pelayanan lintas batas, memperlancar mobilitas orang dan barang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan Indonesia–Timor Leste.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, saat memimpin Rapat Rencana Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wonreli bersama pemerintah daerah dan instansi terkait, di Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Senin (27/7/2026).

Dalam arahannya, Wagub menegaskan, pembangunan PLBN di Wonreli bukan sekadar membangun sarana fisik, melainkan wujud nyata kehadiran negara di wilayah terdepan.

Wagub menjelaskan, PLBN adalah simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan memperkuat pengawasan wilayah negara, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperlancar perdagangan lintas batas, serta membuka peluang investasi dan pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat Pulau Kisar dan Kabupaten Maluku Barat Daya.

Menurutnya, Wonreli telah ditetapkan sebagai pusat pelayanan pintu gerbang kawasan perbatasan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku.

Selain itu, hasil survei Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menempatkan Wonreli sebagai lokasi dengan nilai tertinggi untuk pembangunan PLBN Tipe D dibandingkan lokasi lain yang disurvei di Pulau Lirang dan Pulau Wetar.

Oleh karena itu, pemerintah provinsi Maluku mendorong agar pembangunan PLBN Wonreli masuk dalam Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pembangunan PLBN Tahap III.

"Pembangunan PLBN Wonreli wajib menjadi agenda prioritas kita bersama. Semua pemangku kepentingan harus segera melakukan koordinasi secara intensif agar pembangunan PLBN Wonreli dapat terakomodasi dalam Instruksi Presiden Pembangunan PLBN Tahap III," ujarnya.

Dirinya juga menekankan pentingnya penyelesaian status lahan sebagai syarat utama memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Menurutnya, lahan yang disiapkan harus memiliki kepastian hukum, bebas sengketa, dan siap diserahkan kepada pemerintah pusat.

Tak hanya lahan, percepatan juga harus dilakukan pada kesiapan infrastruktur pendukung di Pulau Kisar mulai dari akses jalan, pelabuhan, jaringan listrik, telekomunikasi, sarana air bersih, hingga penyediaan fasilitas Customs, Immigration, Quarantine and Security (CIQS).

Pemerintah provinsi Maluku juga membagi tugas kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Maluku untuk mempercepat penyelesaian dokumen administrasi, legalitas lahan, penyusunan usulan dokumen hibah lahan, serta mengalokasikan dukungan APBD untuk penyiapan lokasi hingga dukungan resmi Gubernur Maluku kepada BNPP RI dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Wagub mengingatkan bahwa momentum pengusulan pembangunan PLBN ke pemerintah pusat harus dimanfaatkan secara maksimal dengan mengedepankan kolaborasi seluruh pihak.

Di akhir pertemuannya Wagub mengimbau seluruh pihak untuk membuang ego sektoral demi mengawal pengusulan ini ke pusat.

"Waktu kita tidak banyak. Momentum pengusulan ke pemerintah pusat harus kita kawal bersama.

Hilangkan ego sektoral, karena hadirnya PLBN Wonreli adalah harga diri bangsa sekaligus martabat kesejahteraan masyarakat Maluku di batas negara," pungkasnya.

(MN-02)