Wali Kota : Pengangguran dan Kemiskinan Jadi Tantangan di Ambon

Ambon, News Medianusantara.com - Pengangguran dan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah terbesar Pemerintah Kota Ambon. Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menyebut dua persoalan itu sebagai tantangan paling berat dalam pelaksanaan 17 program prioritas pemerintahannya bersama Wakil Wali Kota Ely Toisuta.

Pernyataan itu disampaikan Bodewin dalam konferensi pers di ruang Vlesingen Balai Kota Ambon, Jumat (20/02/2026).

Kata Wali Kota, pemerintah daerah tidak bisa sepenuhnya mengandalkan penerimaan CPNS atau pengangkatan tenaga honorer untuk menyerap tenaga kerja. Kesempatan tersebut terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja yang terus bertambah setiap tahun.

“Lapangan kerja tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. CPNS terbatas. Honorer juga tidak mungkin terus ditambah. Satu-satunya jalan adalah membuka ruang investasi,” kata Bodewin.

Ia menegaskan, investasi menjadi kunci utama untuk mendorong pertumbuhan usaha dan menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah, lanjutnya, berupaya memberikan kemudahan bagi investor agar mau menanamkan modal di Kota Ambon.

Namun, Bodewin mengingatkan bahwa iklim keamanan menjadi faktor penentu. Investor, kata dia, tidak akan masuk ke daerah yang dianggap tidak stabil.

“Jangan berharap investor datang kalau kondisi kota tidak aman. Kalau situasi kacau, orang takut berinvestasi. Tanpa investasi, tidak ada lapangan kerja,” tegasnya.

Selain faktor keamanan, Bodewin juga menyoroti tingginya arus pencari kerja dari kabupaten lain di Maluku yang datang ke Ambon. Kondisi itu membuat angka pengangguran di ibu kota provinsi terus meningkat.

Ia berharap pemerintah kabupaten/kota lain di Maluku turut mengembangkan potensi daerah masing-masing agar tidak semua pencari kerja bertumpu di Ambon.

“Kalau daerah punya potensi pertanian atau perikanan, kembangkan. Bangun industri kecil atau pengolahan. Jangan semua datang ke Ambon mencari kerja,” ujarnya.

Bodewin menegaskan, Pemerintah Kota Ambon tetap berkomitmen menekan angka pengangguran dan kemiskinan melalui kemudahan investasi dan penciptaan iklim usaha yang kondusif. Namun, ia menekankan bahwa persoalan tersebut membutuhkan dukungan bersama, baik dari masyarakat maupun pemerintah daerah lain di Maluku.

“Ini bukan hanya tugas pemerintah kota. Ini tanggung jawab bersama,” katanya