Walikota Ambon: RPJMD 2025-2029 Mencerminkan Komitmen Moral Pemerintah Terhadap Masa Depan Kota.

Ambon, News Medianusantara.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menggelar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon 2025–2029. Kegiatan dibuka lansung Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena di salah satu hotel di Kota Ambon, Selasa (20/5/2025).

Wattimena, menegaskan dokumen RPJMD tahun 2025-2029 tidak hanya menjadi pedoman teknokratik, tetapi juga mencerminkan komitmen moral pemerintah terhadap masa depan kota.

“RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, tetapi peta jalan bagi kita semua untuk membangun Ambon yang lebih inklusif, toleran, dan berkelanjutan," kata Wattimena.

Visi Kota Ambon 2025–2029 adalah “Ambon Manis yang Inklusif, Toleran, dan Berkelanjutan. Visi ini, menurut Wattimena, merupakan cerminan tekad untuk menciptakan kota modern yang menjunjung nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan ramah lingkungan.

Wattimena menggaris bawahi sejumlah tantangan utama yang dihadapi Kota Ambon, mulai dari ketimpangan sosial-ekonomi, keterbatasan infrastruktur, hingga ancaman perubahan iklim dan bencana alam.

“Ambon merupakan wilayah rawan bencana. Kita butuh strategi mitigasi yang konkret dan membangun ketangguhan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti masih adanya kesenjangan ekonomi di kalangan masyarakat miskin dan kelompok rentan. Meski tingkat kemiskinan menurun, ia mengingatkan agar tidak terjadi ketimpangan baru.

“Kabar baiknya, indeks kesenjangan kita masih rendah. Ini peluang yang harus dimanfaatkan untuk memperkuat kelompok bawah,” katanya.

Pemkot lanjut Wattimena, berkomitmen pada pengembangan ekonomi kreatif, digitalisasi UMKM, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama generasi muda. Dengan keterbatasan sumber daya alam, sektor jasa, perdagangan, dan pariwisata akan menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi.

“Ekosistem ekonomi kreatif harus dibangun agar bisa menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru,” ujar Wattimena.

Di bidang tata kelola pemerintahan, ia menargetkan pembangunan Mal Pelayanan Publik selesai akhir tahun ini, guna mempercepat pelayanan yang transparan dan terintegrasi. Pemerintah juga menyiapkan 17 program prioritas, termasuk pengelolaan sampah, peningkatan akses air bersih, penataan pasar dan pemukiman kumuh, serta pembangunan fasilitas umum yang ramah disabilitas.

Wattimena juga menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang selama ini masih sangat bergantung pada transfer pusat. “Kita tidak bisa terus mengandalkan DAU dan DAK. PAD harus digenjot agar kita bisa membiayai program strategis sendiri,” katanya.

Ambon juga termasuk dalam 100 kota Smart City di Indonesia. Pemerintah bertekad memperkuat transformasi digital kota dan memperluas akses teknologi ke seluruh lapisan masyarakat.

Ia berharap Forum Konsultasi Publik ini menjadi ruang substantif untuk merumuskan arah pembangunan yang partisipatif dan solutif.

“Forum ini bukan formalitas. Ini adalah forum strategis untuk menghimpun aspirasi dan menyusun kebijakan yang berpihak pada masyarakat