Zulkifli Hasan Lantik Pengurus PAN Maluku, Tekankan Pentingnya Menjaga Persatuan dan Pengabdian Rakyat

Ambon, News Medianusantara.com, — Jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) se-Provinsi Maluku masa bakti 2024–2029 secara resmi dilantik langsung oleh Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan.

Agenda pelantikan tersebut berlangsung di lantai 5 Hotel Santika Ambon pada Rabu (2/9/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran petinggi partai serta pimpinan daerah. Tampak hadir Sekretaris Jenderal DPP PAN Eko Hendro Purnomo, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Wakil Gubernur Abdullah Vanath, serta Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena, anggota DPR RI Fraksi PAN Widya Pratiwi, Murad Ismail, deretan kepala daerah, dan jajaran pengurus PAN.

Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan menggarisbawahi agar seluruh kader memaknai perbedaan pilihan politik sebagai wadah kompetisi demokrasi secara sehat, bukan sebagai alasan yang meretakkan tali persaudaraan sesama anak bangsa.

Menurutnya, tiap-tiap elemen politik dasarnya mengusung cita-cita sejalan, yakni memajukan pembangunan nasional dan mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat.

“Berbeda partai tidak berarti berbeda persaudaraan. Kita boleh berkompetisi, tetapi jangan bermusuhan,” tegas Zulkifli.

Pria yang akrab disapa Zulhas tersebut turut menginstruksikan pengurus PAN Maluku untuk merajut kemitraan erat bersama pemerintah daerah, baik gubernur, wali kota, maupun bupati.

Sinergi ini dinilai krusial agar berbagai program pembangunan dapat menyasar langsung kebutuhan riil warga.

Sementara itu, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan bahwasanya iklim demokrasi seyogianya mampu menghadirkan solusi konkrit atas problem publik dan bukan memperlebar perbedaan.

Ia menuturkan bahwa perbedaan dalam perahu politik tidak boleh melunturkan visi besar kebangsaan.

Dalam kesempatan yang sama, Hendrik secara khusus meminta dukungan dari PAN, terutama wakil rakyat yang duduk di DPR RI, untuk senantiasa mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan hingga disahkan menjadi undang-undang.

Ia menilai penetapan RUU ini sangat mendesak bagi kondisi geografis Maluku yang berbasis kepulauan, di mana tantangan tingginya biaya logistik, transportasi, serta pelayanan masyarakat menjadi persoalan utama.

Ditempat yang sama, Ketua DPW PAN Maluku Widya Pratiwi menyampaikan bahwasanya amanah kepengurusan baru ini memuat tanggung jawab besar untuk turun langsung melayani warga, bukan sekadar memegang jabatan struktural organisasi semata.

Widya mengimbau seluruh kader guna memperkuat konsolidasi internal hingga ke tingkatan paling bawah (akar rumput).

Pihaknya juga berkomitmen membuka pintu sebesar-besarnya bagi partisipasi kaum muda, kelompok perempuan, tokoh masyarakat, kalangan akademisi, dunia usaha, hingga para petani dan nelayan.

“PAN harus hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Politik harus menjadi jalan pengabdian,” tegas Widya.

Prosesi pelantikan ini mempertegas komitmen konsolidasi PAN di Maluku untuk mengusung arah politik yang lebih santun, terbuka (inklusif), serta berorientasi penuh pada kepentingan rakyat. (MN-02)