Jasmono: Lemahnya Kepatuhan Wajib Pajak Berdampak Pada PAD
Ambon, News Medianusantara.com- Kepala Inspektorat Provinsi Maluku, Jasmono, mengungkap masih lemahnya kepatuhan wajib pajak dan buruknya pengelolaan sejumlah aset daerah yang berdampak langsung pada rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025. Hal itu disampaikannya dalam rapat gabungan bersama Komisi I, II, dan III DPRD Maluku di Ruang Sidang Paripurna, Senin, 26/01/2026). Rapat yang diini...
SelengkapnyaJohn Laipeny : Cuaca Buruk Jadi Penyebab Kelangkaan BBM dan Beras MBD
Ambon,News Medianusanyara.com - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Maluku, John Laipeny, menyoroti kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan beras yang terjadi di sejumlah wilayah Maluku akibat cuaca ekstrem. Ia meminta agar pihak terkait, khususnya Pertamina dan Bulog, melakukan antisipasi lebih awal agar kebutuhan masyarakat yang ada di Maluku Barata tetap terpenuhi. John menjelaskan, dist...
SelengkapnyaKetua DPRD Maluku Pimpini Rapat Gabungan Komisi Bahas Realisasi PAD 2025
Ambon, News Medianusantara.com - Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun, memimpin rapat Gabungan Komisi I, II, dan III DPRD Provinsi Maluku bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan BUMN serta BUMD, agaer lebih tau terkait, laparan realisasi Penyerapan Anggaran Daerah (PAD) 2025, bertempat di ruang rapat DPRD Maluku, Senin (1/26/26) Rapat gabungan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanju...
SelengkapnyaPemprov Maluku Resmi Serahkan Dua Ranperda ke DPRD
Ambon , News Medianusantara.com - Pemerintah Provinsi Maluku secara resmi menyerahkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada DPRD Provinsi Maluku dalam rapat paripurna yang digelar di Rumah Rakyat Karang Panjang, Ambon, Senin (19/1/2026). Penyerahan Ranperda tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath. Dalam sambutannya, Vanath menegaskan bahwa penyusunan dan pengaj...
SelengkapnyaWatubun: Jangan OPD Banyak Tapi Tidak Efektif Seperti Pemerintah Pusat
Ambon , News Medianusantara.com - Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, menilai struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Maluku terlalu kebanyakan dan tidak efisien. Dari sekitar 40 sampai 71 OPD yang ada saat ini, ia menilai jumlah idealnya cukup 32 unit.Pernyataan tersebut disampaikan Benhur kepada wartawan usai rapat paripurna penyerahan Rancangan Peraturan Da...
SelengkapnyaWajo : DPRD Maluku Petakan Kewenangan Infrastruktur Data Untuk Diserahkan ke DPR RI dan Kementerian PU
Ambon, News Medianusantara.com -Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Alhidayat Wajo, mengatakan pihaknya tengah melakukan pemetaan rinci terkait pembagian kewenangan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, khususnya di sektor infrastruktur. Pemetaan tersebut mencakup titik-titik pembangunan yang telah dikerjakan, yang sedang berjalan, hingga program infrastruktur yang sudah ...
SelengkapnyaRudy Senawi Tahir : Stok Beras Bulog Mencukupi Untuk Kebutuhan Lima Bulan ke Depan
Ambon, News Medianusantara.com - Perum Bulog Kantor Wilayah Maluku–Maluku Utara memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Maluku aman hingga lima bulan ke depan, menjelang bulan suci Ramadan. Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Maluku–Maluku Utara, Rudy Senawi Tahir, mengatakan saat ini stok beras Bulog mencapai sekitar 11 ribu ton, jumlah yang dinilainya sangat mencukupi untuk memenuhi ke...
SelengkapnyaDPRD Maluku Minta, Bulog Hadir di Tengah Masyarakat Untuk Menyerap Gabah Petani
Ambon, News Medianusantara.com - Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Irawadi, menegaskan pentingnya kehadiran Bulog di tengah masyarakat untuk menyerap hasil panen petani lokal. Hal tersebut disampaikannya usai rapat koordinasi dengan Bulog Maluku di Rumah Rakyat Karang Panjang, Ambon, Kamis (15/1/2026). Irawadi mengatakan, pada tahun anggaran 2026 sejumlah wilayah di Maluku sudah mulai memasu...
SelengkapnyaTerkait Persolan Lahan di Kahena, Pemprov Maluku dan DPRD Sepakat Untuk Cari Solusi Terbaik
Ambon , News Medianusantara.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku, Sadali Ie, menegaskan Pemerintah Provinsi Maluku tengah mencari winning solution terkait persoalan pengungsi Kahena yang menempati lahan seluas kurang lebih dua hektare. Hal tersebut disampaikan Sadali Ie usai rapat koordinasi (rakor) bersama Komisi I DPRD Provinsi Maluku, pemerintah daerah, serta pemilik lahan, yang berl...
SelengkapnyaLucki Wattimuri Tegaskan, RSU Dr Laimena Tidak Boleh Jadikan BPJS Sebagai Alasan dan Abaikan Pelayanan Kemanusiaan
Ambon, News Medianusantara.com - Pelayanan di RSUD Dr Leimena Ambon terhadap almarhumah Lenda Maelisa, pegawai Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk Komisi IV DPRD Provinsi Maluku. Anggota Komisi IV DPRD Maluku, Lucky Wattimury, menegaskan bahwa rumah sakit tidak boleh menjadikan persoalan administrasi, khususnya BPJS, sebagai alasan utama u...
Selengkapnya
Indonesia
English









