Jhon Laipeny : Jelang Bulan Puasa dan Masuk Lebaran Stok Beras, Mitan. Listrik Aman
Ambon, News Medianusantara.com - Menjelang bulan puasa dan masuk Hari Raya Idul Fitri 2026, stok beras Bulog, Minyak Tanah dan kesediaan pelayanan listrik dinyatakan aman sesuai hasil pertemuan Komisi II DPRD Provinsi Maluku dengan mitra terkait, Pertamina, PLN, Bulog serta mitra teknis lainnya.Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, John Laipeny, kepada wartawan di Bala...
SelengkapnyaSekwan : DPRD Maluku Lakukan Pengawanan Tahap Pertama 3 Februari 2026
Ambon,News Medianusantara.com - Sesuai agenda DPRD Provinsi Maluku segera melakukan pengawasan ke kabupaten/kota di wilayah Provinsi Maluku mulai awal Februari 2026. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dewan Farah Samal kepada rekan - rekan wartawan di DPRD Maluku, Sabtu pekan kemarin. Kata Sekwan, untuk kegiatan pengawasan tahap pertama dimulai pada tanggal 3 Februari 2026 dan meliputi lima Kab...
SelengkapnyaRR Menerima dan Dukung Anos Yermias Sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Maluku
Ambon, News Medianusantara.com - Dengan terpilihnya kader partai Golkar, Anos Yermias (AY) sebagai sekretaris DPD Partai Golkar Maluku membuat Richard Rahakbauw yang tren di panggil (RR) legowo dan menerima keputusan Partai. Sebelumnya, banyak berita telah tersebar di berbagi media jika RR telah di percayakan sebagai Sekretrais DPD Partai Golkar Maluku. Dan setelah kabar terpilihnya AY diakui oleh...
SelengkapnyaSaulatu : Pinjaman 1,5 Dana SMI Dipakai Untuk Bagun Infrastruktur Kabupaten / Kota di Maluku
Ambon, News Mefianusantata.coom - Pemerintah Provinsi Maluku meminjam Uang sebanyak 1,5 dari dana SMI dipakai untuk membangun infrastruktur di seluruh Kabupaten/Kota di Maluku. Pernyataan ini disampaikan salah satu Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu dari Partai Demokrat saat rapat koordinasi dalam rangka sinkronisasi data antara Komisi III DPRD Provinsi Maluku bersama Dinas...
SelengkapnyaJasmono: Lemahnya Kepatuhan Wajib Pajak Berdampak Pada PAD
Ambon, News Medianusantara.com- Kepala Inspektorat Provinsi Maluku, Jasmono, mengungkap masih lemahnya kepatuhan wajib pajak dan buruknya pengelolaan sejumlah aset daerah yang berdampak langsung pada rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025. Hal itu disampaikannya dalam rapat gabungan bersama Komisi I, II, dan III DPRD Maluku di Ruang Sidang Paripurna, Senin, 26/01/2026). Rapat yang diini...
SelengkapnyaJohn Laipeny : Cuaca Buruk Jadi Penyebab Kelangkaan BBM dan Beras MBD
Ambon,News Medianusanyara.com - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Maluku, John Laipeny, menyoroti kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan beras yang terjadi di sejumlah wilayah Maluku akibat cuaca ekstrem. Ia meminta agar pihak terkait, khususnya Pertamina dan Bulog, melakukan antisipasi lebih awal agar kebutuhan masyarakat yang ada di Maluku Barata tetap terpenuhi. John menjelaskan, dist...
SelengkapnyaKetua DPRD Maluku Pimpini Rapat Gabungan Komisi Bahas Realisasi PAD 2025
Ambon, News Medianusantara.com - Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun, memimpin rapat Gabungan Komisi I, II, dan III DPRD Provinsi Maluku bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan BUMN serta BUMD, agaer lebih tau terkait, laparan realisasi Penyerapan Anggaran Daerah (PAD) 2025, bertempat di ruang rapat DPRD Maluku, Senin (1/26/26) Rapat gabungan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanju...
SelengkapnyaPemprov Maluku Resmi Serahkan Dua Ranperda ke DPRD
Ambon , News Medianusantara.com - Pemerintah Provinsi Maluku secara resmi menyerahkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada DPRD Provinsi Maluku dalam rapat paripurna yang digelar di Rumah Rakyat Karang Panjang, Ambon, Senin (19/1/2026). Penyerahan Ranperda tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath. Dalam sambutannya, Vanath menegaskan bahwa penyusunan dan pengaj...
SelengkapnyaWatubun: Jangan OPD Banyak Tapi Tidak Efektif Seperti Pemerintah Pusat
Ambon , News Medianusantara.com - Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, menilai struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Maluku terlalu kebanyakan dan tidak efisien. Dari sekitar 40 sampai 71 OPD yang ada saat ini, ia menilai jumlah idealnya cukup 32 unit.Pernyataan tersebut disampaikan Benhur kepada wartawan usai rapat paripurna penyerahan Rancangan Peraturan Da...
SelengkapnyaWajo : DPRD Maluku Petakan Kewenangan Infrastruktur Data Untuk Diserahkan ke DPR RI dan Kementerian PU
Ambon, News Medianusantara.com -Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Alhidayat Wajo, mengatakan pihaknya tengah melakukan pemetaan rinci terkait pembagian kewenangan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, khususnya di sektor infrastruktur. Pemetaan tersebut mencakup titik-titik pembangunan yang telah dikerjakan, yang sedang berjalan, hingga program infrastruktur yang sudah ...
Selengkapnya
Indonesia
English









