DPRD Maluku Minta, Bulog Hadir di Tengah Masyarakat Untuk Menyerap Gabah Petani

Ambon, News Medianusantara.com - Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Irawadi, menegaskan pentingnya kehadiran Bulog di tengah masyarakat untuk menyerap hasil panen petani lokal.

Hal tersebut disampaikannya usai rapat koordinasi dengan Bulog Maluku di Rumah Rakyat Karang Panjang, Ambon, Kamis (15/1/2026).

Irawadi mengatakan, pada tahun anggaran 2026 sejumlah wilayah di Maluku sudah mulai memasuki masa panen. Karena itu, Bulog sebagai perwakilan pemerintah diminta aktif melakukan pembelian dan penyerapan gabah petani dengan harga yang telah ditetapkan, yakni Rp6.500 per kilogram.

“Bulog harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menyerap gabah petani. Ini penting agar petani tidak dirugikan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Bulog memiliki sejumlah persyaratan teknis dalam penyerapan gabah, di antaranya kadar air maksimal 14 persen serta masa tanam antara 95 hingga 110 hari. Selain itu, jenis padi yang diserap bukan padi fuso.

Menurutnya, persyaratan tersebut perlu menjadi perhatian petani agar kualitas gabah tetap terjaga.

“Kalau kualitas tidak dijaga, dampaknya bukan hanya ke petani, tapi juga ke masyarakat Maluku sendiri yang nantinya akan membeli beras Bulog,” kata Irawadi.

Penyerapan hasil panen padi dan jagung masyarakat Maluku, lanjutnya, menjadi agenda utama Komisi II DPRD Maluku saat ini, sejalan dengan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025.

“Poin utama Inpres itu adalah meningkatkan ketahanan pangan nasional dan pendapatan petani dengan memaksimalkan penyerapan gabah atau beras dalam negeri,” jelasnya.

Irawadi juga menyebutkan target pengadaan beras nasional mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 3 juta ton, maka pada 2026 target tersebut naik menjadi 4 juta ton.

“Ini tentu membutuhkan kerja keras Bulog untuk melakukan penyerapan gabah langsung dari petani,” tegasnya.

Saat ditanya terkait kendala, Irawadi mengungkapkan persoalan pangan di Maluku membutuhkan kerja sama seluruh pihak, mulai dari hulu hingga hilir. Tidak hanya Bulog, tetapi juga dinas pertanian, dinas perhubungan, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.

“Distribusi antar-pulau di Maluku tidak bisa ditangani satu pihak saja. Ini butuh keseriusan semua stakeholder,” ujarnya.

Ia menambahkan, tantangan distribusi pangan semakin berat pada musim timur, terutama pada periode Oktober hingga Februari, yang ditandai dengan ombak tinggi, angin kencang, dan curah hujan tinggi.

“Kondisi ini sangat mempengaruhi distribusi beras ke pulau-pulau. Karena itu ke depan kami akan menggerakkan semua stakeholder agar distribusi pangan di Maluku bisa berjalan optimal,” pungkas Irawadi.