Anos Yeremias : Fraksi Golkar DPRD Maluku Minta Gubernur Evaluasi Kinerja ASN dan OPD

Ambon, News Medianusantara.com - Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias, meminta Gubernur Maluku memanfaatkan momentum awal tahun 2026 untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aparatur sipil negara (ASN) dan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.

Menurut Anos, evaluasi tersebut perlu dilakukan secara terukur, transparan, dan akuntabel kepada publik sebagai bahan refleksi atas jalannya pemerintahan sejak Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dilantik pada Februari 2025 hingga awal 2026.

“Evaluasi ini penting sebagai cermin untuk melihat sejauh mana kinerja pemerintahan berjalan selama hampir satu tahun. Momentum awal tahun sangat tepat untuk melakukan penilaian secara objektif,” ujar Anos kepada wartawan di Ambon, Senin (5/1/2026).

Ia menegaskan, evaluasi tidak boleh hanya mengandalkan laporan internal birokrasi, tetapi juga harus melibatkan partisipasi publik, antara lain melalui survei kepuasan masyarakat serta penyerapan masukan dari warga.

“Pujian kita terima dengan syukur, kritik kita jadikan cermin untuk berbenah. Pemerintah harus berani membuka diri terhadap penilaian publik,” katanya.

Anos menambahkan, hasil evaluasi tersebut harus menjadi dasar dalam penajaman kebijakan, penyempurnaan program, serta penataan birokrasi di lingkungan Pemprov Maluku.

Termasuk di dalamnya pelaksanaan rotasi dan pengisian jabatan pimpinan OPD yang dilakukan secara terbuka, profesional, dan objektif.

Selain itu, Fraksi Golkar DPRD Maluku juga mendorong Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa agar fokus mengamankan serta mengoptimalkan pelaksanaan program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di daerah.

“Program prioritas Pemprov Maluku juga perlu ditajamkan agar dampaknya benar-benar dirasakan oleh rakyat, bukan sekadar berhenti pada laporan administratif,” tegasnya.

Ia menekankan, perhatian pemerintah daerah ke depan harus diarahkan pada wilayah-wilayah tertinggal, penanganan kemiskinan ekstrem, serta percepatan penurunan angka stunting di Maluku.

“Mari kita layani masyarakat dengan lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi yang jujur dan terbuka adalah kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,” pungkas Anos.